Pasalnya mereka menganggap pembagian kartu BLSM tersebut tidak tepat sasaran, dan yang mendapatkan justru orang tergolong mampu. Warga yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani ini mengaku sudah mengadukan hal tersebut kepada kepala lingkungan setempat karena tidak terdata sebagai penerima BLSM, namun tidak ada tanggapan. Kepala lingkungan berkilah bukan dirinya yang melakukan pendataan, melainkan dari pusat.
"Saya ini penerima BLT, tapi saya malah tidak dapat BLSM. Ada yang salah dalam data yang digunakan sehingga wajar kalau kami kecewa, dan kartu yang dibagikan tersebut banyak yang tidak tepat sasaran, masa orang mampu dapat," ungkap Udhin, warga Kelurahan Toro.
Ia menilai, pemerintah setempat harusnya turun ke lapangan melihat langsung kondisi yang ada. Menurutnya, jika hal tersebut dibiarkan, maka jangan salahkan warga jika datang mengamuk.
Terkait masalah tersebut, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bone Andi Sadly Rasyid menjelaskan, banyaknya warga yang tak terdaftar sebagai penerima BLSM karena data yang digunakan oleh pemerintah adalah data BPS tahun 2011.
Jadi, kata Sadly, penerima BLT pada tahun sebelumnya tidak semua terdata sebagai penerima BLSM. Ia menyebutkan, jumlah dana program BLSM yang dicairkan untuk Kabupaten Bone mencapai Rp 18 miliar untuk 60.603 rumah tangga sasaran (RTS).
Sementara itu, Manajer Pelayanan PT Pos Indonesia untuk wilayah Kabupaten Bone Muhammad Yasir menyebutkan, jumlah Kartu Pengaman Sosial (KPS) di Bone yang digunakan untuk mencairkan dana BLSM sebanyak 60 ribu eksemplat. Dan saat ini KPS masih dalam proses penyortiran, dan sebagian telah dibagi ke masyarakat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.