Pemkot Magelang Dinilai Lamban soal Kenaikan Tarif Angkot

Anggota DPRD Kota Magelang, Edy Sutrisno, mengatakan, kenaikan tarif angkot secara sepihak sama dengan kesalahan birokrasi. Namun, Pemkot Magelang sama sekali belum mengantisipasi hal itu.

"Pemkot lebih memilih menunggu ketimbang harus action sebagai antisipasi. Akibatnya, tidak ada kejelasan soal kenaikan tarif angkot," kata Edy, Kamis (27/6/2013).

Menurut Edy, gejolak tersebut seharusnya bisa diatasi apabila Pemkot bisa bertindak cepat. Birokrasi juga dituding tidak memiliki langkah matang sehingga para sopir terpaksa menaikkan tarif secara sepihak.

"Apa jadinya kalau nanti harga yang sudah dipasang sopir angkot tidak sesuai dengan hitung-hitungan Pemkot. Tentunya ini akan menimbulkan persoalan baru," tandas Edy.

Politisi Partai Demokrat itu juga khawatir dengan adanya perbedaan tarif angkot antara tarif yang diusulkan Forum Komunikasi Angkutan Kota Magelang (Forkam), Organda, dan Kopata dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo). Perbedaan tersebut tak pelak akan membuat masyarakat kebingungan.

"Sebetulnya Pemkot memiliki kewenangan untuk melakukan kajian mulai dari wacana kenaikan BBM dan laju inflasi yang ada di daerah untuk mengukur rencana kenaikan tersebut. Itu bisa dilakukan tiga bulan sebelumnya," tegas Edy.

Diberitakan sebelumnya, terkait pemberlakuan harga BBM, sejumlah angkot di Kota Magelang memberlakukan tarif baru. Jika sebelumnya tarif untuk pelajar Rp 1.000, kini menjadi Rp 1.500. Adapun tarif untuk penumpang umum dari Rp 2.500 naik menjadi Rp 3.000 per jalur.