Freeport: Kami Siapkan Santunan Sesuai Ketentuan

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Freeport Indonesia mengaku akan bertanggung jawab penuh kepada seluruh korban dan keluarga korban kecelakaan kerja di ruang pelatihan area tambang Big Gossan di PT Freeport Indonesia, Papua.

"Mengenai komitmen kami bagi para korban, masalah para korban sudah kami persiapkan santunan sesuai dengan aturan Kementerian Tenaga Kerja dan sesuai dengan kebijakan perusahaan," kata Direktur Utama PT Freeport Indonesia Rozik B Soetjipto di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/5/2013). Namun, dia tak mengungkapkan besarnya santunan yang akan diberikan.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, selain santunan dan beasiswa pendidikan bagi anak korban hingga jenjang perguruan tinggi, Freeport juga akan memprioritaskan anak-anak dari keluarga korban untuk direkrut bekerja di PT Freeport Indonesia. Dengan catatan, ada minat bekerja di PT Freeport dari anggota keluarga korban tersebut.

Sebelumnya, Rozik bersama CEO Freeport McMoRan Copper Gold Inc, Richard C Adkerson datang ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu siang. Keduanya datang didampingi Gubernur Papua Lukas Enembe dan diterima oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, di ruang kerjanya, di Gedung DPR, Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Priyo meminta PT Freeport memberikan jaminan berupa uang santunan yang diberikan langsung kepada korban atau keluarga korban. Dalam hal ini, politisi Partai Golkar itu mendesak pihak Freeport juga menjamin pendidikan sampai perguruan tinggi anak-anak dari pekerja yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut.

Seperti diberitakan, beberapa hari lalu sebuah terowongan di area tambang Big Gossan di PT Freeport runtuh dan mengurung puluhan pekerja di dalamnya. Saat ini semua korban telah dievakuasi. Tim telah mengeluarkan 38 pekerja dari dalam reruntuhan. Sepuluh pekerja ditemukan selamat dan 28 orang tewas.

Kepolisian Polda Papua membentuk tim investigasi untuk meneliti penyebab runtuhnya ruangan kelas itu. Tim kepolisian akan bekerja sama dengan ahli dari PT Freeport Indonesia, Kementerian ESDM, dan ahli lainnya.