Anggota DPR Sambut Positif Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara

PALANGKARAYA, KOMPAS.com — Beberapa anggota lembaga legislatif menyambut positif rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Beban Jakarta dengan masalah seperti lalu lintas, banjir, dan kepadatan permukiman dinilai sudah terlalu berat.

Respons itu diungkapkan beberapa anggota Komisi XI DPR dalam kunjungan kerja dan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, DPRD Kalteng, Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng, dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalteng di Palangkaraya, Selasa (16/4/2013).

Anggota Komisi XI DPR Lim Sui Khiang mengatakan, sejauh ini, belum ada solusi terhadap kemacetan di Jakarta. "Problem lalu lintas itu dinilai sudah sangat parah. Ibu kota negara harus dipindah. Salah satu daerah yang bisa dipertimbangkan yakni Kalteng," tuturnya.

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid mengatakan, niat MPR sudah bulat untuk mendorong pemerintah dan DPR untuk merumuskan serta mencermati pemindahan ibu kota negara dengan cepat. Banyak daerah yang bisa dipertimbangkan sebagai pusat pemerintahan baru.

"Harus dicari tempat baru. Banyak di antara kita sependapat dengan Presiden pertama Indonesia Soekarno kalau Palangkaraya menjadi pilihan utama", ujar Farhan.

Soekarno meresmikan Palangkaraya sebagai ibu kota Kalteng pada tahun 1957. Ia juga menggagas Palangkaraya sebagai ibu kota Indonesia.