Bantuan Berhenti, Puluhan Penderita Kusta Mengemis

MEDAN, KOMPAS.com — Terhitung 1 April 2013 lalu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghentikan bantuan bahan pokok kepada pasien kusta di RS Kusta Sicanang. Akibatnya, puluhan pasien mengambil inisiatif dengan mengemis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Selasa (9/4/2013).

Mereka yang terdiri dari para orang tua dan anak-anak mengemis di persimpangan Jalan Thamrin dan Jalan HM Yamin, Medan, sambil membawa kotak bertuliskan permohonan bantuan. Mereka lantas mendatangi sejumlah pengendara yang melintas.

Amir Ham, yang menjadi koordinator aksi, mengatakan, mereka terpaksa mengemis untuk memenuhi kebutuhan hidup dan berharap bantuan kembali datang.

Selama ini, mereka mendapat bantuan beras 15 kilogram, minyak goreng, minyak tanah, ikan asin, gula, dan sekaleng susu setiap orang dari Dinas Kesehatan Sumut. "Bagaimana kami bisa hidup tanpa bantuan itu. Kami tak mengerti apa solusinya. Selama ini kami mendapat bantuan dari Dinkes Sumut, tidak dari instansi lain. Sejak 1 April lalu kami sudah tak dapat bantuan lagi. Ini sangat mengganggu kami," kata Amir.

Setelah mengemis, mereka mendatangi kantor Dinas Kesehatan Sumut dan mendapat selembar surat yang ditandatangani Kepala UPT RS Kusta Jauhari Mars. Isi surat tidak memberikan kepastian soal bantuan dan akan dilakukan pembahasan kembali pada Kamis (11/4/2013).

"Kami ini manusia, bukan malaikat. Kami perlu makan. Mohon peduli dengan nasib kami. Surat itu kami tolak karena tidak ada kepastian sama nasib kami," katanya.

Amir, yang berasal dari Aceh dan sejak 1968 mondok di RS Kusta Sicanang, mengaku, sebenarnya bantuan selama ini tidak cukup. Untuk membantu kebutuhan istri dan empat anaknya, dia menjadi penarik becak dayung. Satu anaknya dititipkan kepada keluarganya di Aceh untuk bersekolah dan satu lagi bersekolah di Medan.

Hal sama juga dirasakan Acu (77). Perempuan asal Labuhan Bilik yang sudah 60 tahun tinggal di RS Kusta Sinacang tersebut mengaku lapar. "Sekarang sudah tidak dapat bantuan lagi. Saya lapar, tolong bantu saya," ungkapnya.

Menyikapi hal ini, Dinkes Sumut meminta pendapat Inspektorat Pemprov Sumut Azhari. Menurut Azhari, masalah ini akan dibahas pada 11 April 2013 karena mereka belum bisa memutuskan pencairan bantuan dan belum ada payung hukumnya. Azhari berjanji akan membahas apakah mantan penderita kusta tetap ditangani dinkes atau dinsos.

Tahun ini bantuan hanya untuk pasien kusta, tidak untuk mantan penderita. "Kami tidak berani memberikan bantuan kalau tidak ada payung hukum. Kalau diberi, nanti jadi temuan kejaksaan. Jadi, nanti akan dibahas bagaimana solusinya," kata Azhari.

Sementara itu, menurut Amir, mereka memang sudah sembuh dari penyakit kusta, tapi tidak sembuh total. Mereka rentan terkena berbagai penyakit lain, termasuk juga efek fisik akibat kusta. Sebagian besar dari mereka adalah warga yang dirujuk dari Provinsi Aceh. "Namun, ini bukan masalah regional, melainkan masalah pemerintah dalam satu wilayah Indonesia. Jadi, tolong jangan kotak-kotakkan masalah daerah. Terlepas dari soal ini, masalah makan kami merupakan hak dasar yang harus segera diberikan solusi," katanya.

Anggota Komisi E DPRD Sumut, Brilian Moktar, menyatakan, masalah penderita kusta di Sumut tergolong rumit. Masalah utama, sebagian besar penderita sebenarnya sudah sembuh dari kusta, hanya saja mereka tetap berada di lingkungan rumah sakit. "Mereka menikah dan beranak-pinak di sana. Di sisi lain, sebagian besar mereka warga Aceh. Harusnya ada perhatian Pemerintah Aceh untuk membuat rumah sakit kusta. Aceh punya APBD besar, kok," katanya.