Mutasi Pejabat, Bupati Dicurigai Balas Dendam

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, yang dilakukan Bupati Kholilurrahman mendapat sorotan dari DPRD Pamekasan. Pasalnya, mutasi dilakukan menjelang jabatan sang bupati berakhir.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Khairul Kalam menilai mutasi dan rotasi tersebut tidak sesuai dengan etika birokrasi. Sebab, Bupati Kholilurrahman sudah tidak memiliki legitimasi terhadap pemerintahan selanjutnya.

Selain itu, mutasi tidak sesuai dengan kebutuhan di internal birokrasi. Sebab, mutasi dilatarbelakangi persoalan suka dan tidak suka oleh Bupati. Bahkan Khairul menilai ada unsur balas dendam terhadap pejabat yang tidak mendukungnya pada Pilkada kemarin.

"Mutasi ini terkesan balas jasa kepada pejabat yang mendukung dalam Pilkada kemarin dan mengangkat pejabat pendukung Bupati untuk menduduki suatu jabatan," katanya.

Hal senada disampaikan Suli Faris, ketua Fraksi Partai Bulan Bintang Pamekasan. Menurutnya, mutasi itu tidak seharusnya dilakukan mengingat ada surat edaran Kemen PAN dan RB bahwa kepala derah dilarang melakukan keputusan strategis seperti mutasi pejabat enam bulan sebelum pelaksanaan Pilkada.

"Enam bulan sebelum Pilkada saja sudah dilarang, apalagi setelah Pilkada," katanya.

Sementara itu, Bupati Kholilurrahman mengatakan bahwa mutasi itu sudah berdasarkan prosedur di Badan Pertimbangan Pejabat dan Kepangkatan. Jadi, tidak mungkin itu dilakukan asal-asalan, apalagi ada unsur balas dendam dan pemberian jasa kepada pejabat.

"Sama sekali tidak ada balas dendam ataupun balas jasa. Bahkan ada pejabat yang dinilai dekat dengan saya pada mutasi kali ini menempati jabatan yang kata orang tidak strategis," kata Kholil.

Pejabat tersebut, kata Kholil, yakni Kepala Bappemas Pemdes Achmad Faesol yang ditarik sebagai staf ahli Bupati. Selain itu, kata Kholil, adanya pejabat yang tidak pernah terkena mutasi selama dirinya memimpin, juga bukan menganakemaskan salah satu pejabat. Pejabat yang tidak pernah tersentuh mutasi karena memang pekerjaan bagus, profesional dan enjoy dalam menjalankan tugasnya.

"Semuanya sudah kita evaluasi bersama pejabat senior, Baperjakat dan melalui pertimbangan matang," ungkapnya.

Pejabat yang sama sekali tidak pernah tersentuh mutasi dan rotasi di antaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Totok Hartono, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Taufikurrahman, Kepala Dinas Pertanian Isye Windarti, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nurul Widiastuti.

Untuk pejabat eselon dua yang terkena mutasi kemarin yakni Bambang Edy Suprapto sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhammad Sakir sebagai Kepala Bapemas Pemdes, Achmad Faesol sebagai Staf Ahli, Budi Irianto sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Zainal Abidin sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Akmalul Firdaus sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa.