Buruh Jatim Demo di Kantor Kemenakertrans

SURABAYA, KOMPAS.com - Kalangan buruh yang tergabung Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Jawa Timur mendatangi kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta, Rabu (13/3/2013).

Mereka mengawal terbitnya surat penjelasan dari Kemenakertrans sebagai bahan penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota di Jatim. Surat yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI dan Jamsostek) tersebut dapat menjadi pertimbangan Gubernur Jatim untuk menetepkan UMSK di 38 kabupaten/kota di Jatim.     

Surat penjelasan ini diterbitkan setelah Pemerintah Provinsi Jatim berkonsultasi ke Kemenakertrans pada Senin (11/3/2013) lalu. MPBI Jatim juga turut mendatangi proses konsultasi tersebut.

Jamaluddin, juru bicara MPBI Jatim, mengatakan, hasil dari konsultasi itu terungkap bahwa UMSK Jatim akan segera ditetapkan berbasiskan Peraturan dan Undang-Undang yang ada. Jika mekanisme telah ditempuh sesuai UU dan menemui masalah maka harus dicarikan jalan keluar dengan merujuk kepada Rekomendasi Dewan Pengupahan Jatim dan Bupati/Wali Kota.

"Kami tidak setuju jika penetapan sektoral diserahkan pada mekanisme bipartit," ucap Jamal. MPBI Jatim mendesak Gubernur Jatim agar menetapkan upah yang berbasis sektoral dengan besaran 5-17 persen untuk 38 kabupaten/Kota serta berlaku per 1 Januari 2013 bukan berdasarkan kesepakatan bipartit.

"Agar hal itu terealisasi, massa MPBI Jatim sekitar 200 orang akan menduduki Kemenakertrans pada Rabu dan Kamis ini," kata Jamal.