SBY-Anas "Duet Maut" Partai Demokrat

KENDARI, KOMPAS.com -- Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Tenggara, Muhammad Endang SA menyatakan mendukung langkah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudoyono untuk mengambil alih partai. Sikap tersebut dilakukan setelah menghadiri pertemuan para ketua DPD Partai Demokrat di Cikeas dengan ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono.

Kendati demikian, Endang mengakui, Ketua Majelis Tinggi memiliki kewenangan pengelolaan eksekutif partai dan Anas Urbaningrum yang juga wakil ketua Majelis Tinggi tetap sebagai ketua umum di Partai Demokrat.

"Awalnya saya bingung dan heran seperti apa, tetapi setelah mengikuti rapat di Cikeas dan dijelaskan oleh pak SBY dengan utuh dan lengkap. Jadi kewenangan pengelolaan eksekutif partai diambilalih oleh Majelis Tinggi, bukan oleh SBY, dan Anas tetap sebagai Ketua Umum Partai Demokrat," terang Endang ditemui di Sekretariat DPD 1 Demokrat Sultra, Jalan Sao-Sao Kendari, Rabu (13/2/2013).

Endang yang juga Wakil Ketua DPRD Sultra mengatakan, kewenangan pengelolaan eksekutif partai oleh SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi, dan Anas, Ketua Umum Partai Demokrat, dinilai semakin memperkuat posisi Partai Demokrat.

"Pak SBY itu memastikan pengambilalihan pelaksanaan eksekutif oleh Ketua Majelis Tinggi untuk memajukan partai. Jadi SBY dan Anas merupakan duet maut ini dan insya Allah akan mengembalikan elektabilitas partai," tegas Endang.

Kendati diakuinya pengambilalihan kewenangan memang tidak ada dalam AD/ART partai, namun hal itu merupakan ijtihad yang baik, untuk memastikan partai berjalan sebagaimana mestinya. Pihaknya juga merasa dengan keikutsertaan Ketua Majelis Tinggi mengelola eksekutif partai, menambah suplemen baru.

Anas sebagai ketua Umum tetap dan senantiasa berkoordinasi dengan Ketua Majelis Tinggi partai. Pasalnya, pelantikan pengurus DPD dan DPC serta surat menyurat tetap dilakukan oleh Anas Urbaningrum.

"Jadi tidak benar "penonaktifan" Anas sebagai ketua umum Partai Demokrat, apalagi diamputasi seperti yang berkembang di publik," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, pada Jumat (8/2/2013) malam, SBY mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. SBY juga meminta agar Anas fokus pada kasus hukum yang saat ini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sementara itu, Anas Urbaningrum menilai, tak tepat kata "nonaktif" digunakan untuk menggambarkan kondisinya saat ini. "Bukan dinonaktifkan sebagai ketua umum, tidak ada penonaktifan," ujar Anas di kediamannya, di Jalan Teluk Langsa, Duren Sawit, Sabtu pagi.

Selengkapnya, ikuti di topik pilihan:
Kemelut Demokrat