Massa Bawa Sarung Bantal Tolak KDRT

MAGELANG, KOMPAS.com -- Ratusan aktivis anti-kekerasan anak dan perempuan menggelar aksi keprihatinan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Wakil Wali Kota Magelang, Joko Prasetyo terhadap istrinya, Siti Rubaidah (Ida), Rabu (23/1/2013).

Para aktivis yang tergabung dalam Lingkar Advokasi untuk Perempuan (Link-AP) Jateng-DIY itu dengan tegas mendukung langkah Ida yang membawa kasus yang dialaminya ke ranah hukum.

"KDRT bukan sekadar kasus rumah tangga semata, akan tetapi sudah merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa ditolerir. Apalagi kasus ini dilakukan oleh seorang pejabat publik," tegas Wuriyatun, koordinator Link-AP Jateng-DIY.

Selain berorasi dan membentangkan poster antikekerasan terhadap anak dan perempuan, mereka juga mengumpulkan ratusan sarung bantal di lokasi aksi di Alun-alun Kota Magelang. Di antara peserta aksi juga turut peserta dengan kebutuhan khusus atau disabilitas.

Menurut, Rani, perwakilan Link-AP DIY, sarung bantal sebagai simbol ranah privasi rumah tangga yang diwarnai KDRT. Namum selama ini masih dianggap tabu dan tidak semua orang mau membukanya.

"Artinya, korban KDRT sebaiknya mau membuka apa yang telah dialami, dengan harapan kasus serupa tidak terjadi lagi," katanya.

Seusai menggelar aksi di alun-alun, mereka lantas long march menuju depan Mapolres Magelang Kota dan kembali melakukan orasi.

Nina Musrianto, Humas Ling-AP Jateng-DIY, menilai, Polres Magelang Kota belum melakukan tugas apapun terkait pelaporan Ida atas KDRT yang dilakukan Joko Prasetyo.

"Seharusnya pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka segera ditahan. Kita dorong agar polres segera menindaklanjuti kasus ini," tandasnya.

Tidak lama setelah berorasi di mapolres, mereka kemudian menuju gedung DPRD Kota Magelang untuk melakukan audiensi. Sampai di sana, mereka ditemui langsung oleh Ketua DPRD Kota Magelang, Hasan Suryoyudo beserta sejumlah anggota fraksi.

Dalam audiensinya, mereka mendukung DPRD Kota Magelang untuk mengambil sikap tegas terhadap kasus kekerasan berbasis gender, termasuk KDRT yang dilakukan oleh pejabat publik di wilayah Kota Magelang.

"Kami minta langkah konkret DPRD Kota Magelang dalam menegakkan hukum sesuai kewenangannya terkait kasus KDRT yang melibatkan Wawali, Joko Prasetyo. Juga kami mendorong agar DPRD mencabut mandat Joko Prasetyo sebagai Wakil Wali Kota Magelang," tandas Wariyatun.

Sementara itu, Hasan Suryoyudo, Ketua DPRD Kota Magelang mengaku telah berkomitmen untuk menyerahkan kasus ini sepenuhnya pada penegak hukum. Menurut Hasan, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan fraksi, dan selanjutnya akan dibawa ke Bamus dan menentukan sikap.

"Sambil menunggu proses hukum, kalau terbukti Joko Prasetyo bersalah, maka akan dilakukan tindakan tegas," tandas Hasan.