Perusahaan Timah Tunggak Jutaan Dollar AS

TANJUNG PINANG, KOMPAS.com — Delapan perusahaan belum membayar royalti pertambangan timah sedikitnya 15,4 juta dollar AS. Tunggakan itu baru untuk periode 2005-2008.

Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rina Tarol, mengatakan, nilai tunggakan didapat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

DPRD Babel terpaksa meminta ke pusat karena Pemerintah Provinsi Babel tidak kunjung memberi informasi soal royalti itu. "Kami menagih hak masyarakat Babel. Pekan lalu kami mendapat data mengejutkan dari kementerian," ujarnya, Jumat (9/11/2012) dari Pangkal Pinang, Kepulauan Babel.

Rina mendapat data penunggak royalti sebagai berikut:
1. PT DS Jaya Abadi 5.197.324 dollar AS
2. PT Bangka Global Mandiri 103.896 dollar AS
3. CV Dona Kembara 4.476.421 dollar AS
4. CV Prima Timah Utama 1.124.909 dollar AS
5. PT Tambang Timah 139.013.65 dollar AS
6. PT Bangka Putra Karya 4.156.602 dollar AS
7. PT Bukit Timah 19.272.02 dollar AS
8. PT Yinchenindo Mining Industry 230.859.50 dollar AS

Rina khawatir jumlah tunggakan lebih tinggi. Sebab, pihaknya masih menggali data untuk periode 2009-2012. "Kami patut khawatir karena ada kesan sejumlah pihak secara sistematis menutupi soal tunggakan royalti. Di Babel, tidak ada instansi yang mau mengungkap soal ini. Kami harus ke pusat untuk mendapat data tunggakan. Seharusnya pemerintah provinsi aktif menagih hak masyarakat ini," ujarnya.

Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk, Agung Nugroho, menyatakan, pihaknya sudah membayar semua kewajiban di muka. Pembayaran dilakukan sebelum ekspor dengan harga perkiraan. Jika menurut perhitungan pemerintah masih ada kelebihan, sisanya segera dibayar.

"Bila lebih, dipotong dari pembayaran berikut sehingga perhitungannya jelas," ujarnya. Karena itu, PT Timah Tbk yakin tidak ada masalah soal kewajiban perusahaan. "Semua kewajiban sudah dipenuhi," ujarnya.

Adapun Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Babel, Aldan Djalil, tidak bisa dihubungi. Ia tidak menjawab telepon ataupun membalas pertanyaan lewat layanan pesan singkat ke nomor ponselnya.

Kompas juga mencoba untuk meminta konfirmasi ke sejumlah perusahaan, tetapi belum direspons.