DPRD NTT Desak Penyelesaian Sengketa Batas RI-Timor Leste

KUPANG, KOMPAS.com — DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak pemerintah provinsi dan pemerintah pusat segera menyelesaikan masalah tata batas RI-Timor Leste. Selama masalah tidak diselesaikan, perselisihan antara warga di perbatasan terus terjadi.

"Masyarakat perbatasan resah terkait masalah tata batas yang tidak pernah selesai," kata anggota Komisi A DPRD NTT, Gusti Beribe, ketika membacakan pendapat komisi dalam rapat paripurna pembahasan anggaran kedua tahun 2012, Senin (24/9/2012), di Kupang.

Ia mengungkapkan, dalam kunjungan kerja dan surat-surat masuk ke Komisi A terkait masalah perbatasan, masyarakat ingin agar pemerintah kedua negara segera menyelesaikan masalah tata batas.

Menurut dia, pertengkaran yang berujung pada sikap saling serang antara masyarakat perbatasan RI dan masyarakat perbatasan Timor Leste beberapa waktu lalu harus disikapi serius. Pembangunan Kantor Bea dan Cukai milik Pemerintah Timor Leste di dalam wilayah yang masih disengketakan mengundang kemarahan warga RI perbatasan. "Lokasi itu sebagai zona damai, tidak boleh dilukakan aktivitas di dalamnya," ujar Beribe.

Ia mengingatkan, jika masalah ini terus dibiarkan berkepanjangan, bakal terjadi kekacauan yang lebih besar dan tidak diinginkan semua pihak. "Pemerintah tidak boleh menunggu kasus yang lebih besar kemudian berusaha mengatasinya, tetapi harus dicegah sejak dini agar tidak terjadi hal-hal yang lebih berat," tutur Beribe.