Mahasiswa "Sweeping" Ruang Kerja Fraksi Demokrat

PAMEKASAN, KOMPAS.com — Barisan Mahasiswa Merdeka (BMM) Pamekasan, Jawa Timur, menggalang tanda tangan penolakan kenaikan harga BBM selama tiga hari berturut-turut di atas spanduk sepanjang 100 meter. Penggalangan tanda tangan dipusatkan di area monumen Arek Lancor Pamekasan. Lebih dari 500 tanda tangan dalam spanduk tersebut.

Puncak penggalangan tanda tangan di atas spanduk itu dilakukan Bupati Pamekasan, Kholilurrahman, Kamis (29/3/2012), di depan kantor Pemkab Pamekasan. Penandatanganan Bupati tersebut setelah puluhan aktivis BMM mendesak Bupati untuk ikut mendukung gerakan penolakan kenaikan harga BBM.

"Saya minta Bupati tanda tangan di atas spanduk ini sebagai bentuk dukungan rakyat terhadap penolakan kenaikan harga BBM. Di spanduk ini ratusan rakyat Pamekasan sudah tanda tangan," kata Zaini Werwer, koordinator lapangan aksi.

Bupati pun langsung menandatangani spanduk itu. Menurut Bupati, tanda tangan itu sebagai bentuk dukungan gerakan mahasiswa terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM. "Kami sepenuhnya mem-back up gerakan mahasiswa ini dan aspirasi masyarakat," katanya.

Bupati mengaku menyadari adanya ancaman sanksi dari Mendagri saat ia turun di dalam aksi unjuk rasa ini. Namun, dukungan itu semata-mata hanya untuk mendukung mahasiswa dan masyarakat.

Setelah spanduk ditandatangani oleh Bupati, kain itu kemudian digulung dan akan segera dikirim ke Istana Presiden di Jakarta. Zaini Werwer mengaku bangga dengan dukungan Bupati dengan membubuhkan tanda tangan.

Sebelumnya, mahasiswa juga menggalang tanda tangan di gedung DPRD Pamekasan. Di sana mereka dihalang-halangi aparat kepolisian yang memblokade pintu masuk kantor. Mahasiswa meminta kepada seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat untuk ikut membubuhkan tanda tangan di atas spanduk itu karena delapan fraksi lainnya sudah selesai memberikan tanda tangannya.

Namun, tidak satu pun anggota FPD yang keluar untuk ikut tanda tangan. "Mohon maaf anggota DPRD lagi ada kegiatan di luar kota dan tidak bisa menemui kalian," kata salah satu staf DPRD Pamekasan.

Mahasiswa kemudian menerobos blokade dan melakukan sweeping di beberapa ruangan anggota DPRD Pamekasan. Namun, tidak satu pun anggota FPD yang ada di ruangannya. Mahasiswa kemudian diseret keluar oleh polisi karena mengganggu ketenangan kerja di dalam kantor.