Pemprov NTT Harus Atasi Rawan Pangan

KUPANG, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Gerindra DPRD Nusa Tenggara Timur Gabriel Beri Binna mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah-langkah konkret melalui program tanggap darurat dalam mengatasi masalah rawan pangan.

"Kasus rawan pangan hampir menimpa semua daerah di NTT yang perlu segera diatasi untuk mencegah terjadinya bahaya kelaparan," katanya di Kupang, Minggu (16/10/2011), menanggapi fenomena rawan pangan sebagai akibat dari anomali cuaca ekstrem yang melanda NTT saat ini.

Menurut dia, program padat karya dan kegiatan sejenisnya yang dilakukan pemerintah hanya bersifat sementara, bukan sebagai langkah yang ampuh dalam mengatasi persoalan rawan pangan secara total. Ia mengatakan, rawan pangan di tingkat petani adalah sebuah situasi yang benar-benar paradoks dengan peran petani sebagai penghasil pangan.

Menurut Gabriel, tingkat kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh produksi pangan, distribusi pangan, akses masyarakat terhadap pangan, serta pola konsumsi pangan masyarakat.

Dalam hal produksi pangan, pemerintah menunjukkan bahwa cadangan pangan (ketersediaan beras) mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyat NTT sampai enam bulan ke depan karena masing-masing kabupaten/kota memiliki cadangan beras sampai 200 ton setara beras.

Dengan demikian, kata dia, masyarakat masih perlu meningkatkan kapasitas dan memperkuat koordinasi untuk membangun mekanisme produksi, seperti memperkuat akses pangan dan mendiversifikasi pangan lokal. Sementara faktor penentu produksi yang paling penting selain peralatan produksi, lahan, air, dan iklim, adalah benih atau bibit, baik untuk pertanian maupun peternakan.

"Cadangan benih kita sering kali kosong, bibit sapi sangat sulit didapat, benih perkebunan seperti mangga dan kakao didatangkan dari luar NTT. Padahal, NTT sebenarnya telah mampu menghasilkan dan menangkar benih lokal berkualitas nasional seperti jagung dengan merek Piet Kuning, Piet Putih, Lamuru, dan Srikandi," katanya.

Ia mengatakan, saat ini benih tanaman telah habis dikonsumsi para petani sehingga pemerintah harus mampu menyediakan benih tanaman bagi petani dalam menyambut musim tanam tahun ini.