Perkuat Koordinasi Otoritas Sipil

JAYAPURA, KOMPAS.com - Sejumlah penggiat demokrasi dan hak asasi manusia di Papua mendorong agar otoritas sipil di Papua lebih proaktif menyikapi kondisi keamanan di Papua. Dorongan itu, muncul sebagai bagian dari keprihatinan mereka terhadap situasi keamanan di Papua yang cenderung memburuk akhir-akhir ini.

Selain beberapa kali kasus penembakan di Kabupaten Puncak Jaya dan konflik antarwarga di Ilaga Kabupaten Puncak, masyarakat juga dibuat prihatin dengan kasus pencegatan di Nafri Kota Jayapura, serta penembakan di kawasan Abe Pantai, Kota Jayapura.

Sejauh ini, hanya aparat keamanan yang terus berupaya menyusuri kasus tersebut. Namun sayang, motif dan siapa pelaku yang harus bertanggung jawab atas kasus tersebut belum diketahui.

Dalam jumpa pers yang digelar di Kantor Kontras Papua, Sabtu (13/8/2011) di Padang Bulan, Abepura, Papua, Wakil Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) Yusman Conoras mengatakan, perlu ada evaluasi oleh pemerintah terkait kinerja aparat keamanan dalam upaya mengungkap berbagai kasus kekerasan di Papua.

"DPRD bisa memanggil polisi, kejaksaan, juga gubernur terkait persoalan itu. Hal itu untuk menegaskan supremasi sipil," kata Yusman Conoras.

Senada dengan itu, Koordinator Kontras Papua Olga Hamadi mengatakan, peran otoritas sipil diperlukan untuk membantu membangun kepastian hukum dan keamanan di Papua. Karena selama ini banyak kasus kekerasan di Papua yang hingga kini belum pernah jelas siapa yang bertanggung jawab dan apa motivnya.

Sebagai catatan, hingga kini belum terungkap siapa pelaku penembakan di Nafri pada November 2010 lalu. Saat itu, pr oses penyidikan polisi sempat membuahkan sketsa wajah seseorang yang diduga menjadi pelaku penembakan. Namun hingga terjadi kasus pencegatan di lokasi yang sama 1 Agustus lalu, pelaku dari kasus pertama belum pernah terungkap.

Selain itu, masih banyak lagi kasus yang terjadi di beberapa wilayah di Papua, terutama di Timika dan Puncak Jaya hingga kini masih kabur. Rangkaian penembakan dan kekerasan di areal konsesi PT Freeport Indonesia belum pernah terungkap motiv dan pelakunya.

Bagi para penggiat HAM dan demokrasi di Papua itu, penegakan hukum dan kepastian hukum harus dinomorsatukan.

Oleh karena itu mereka pun meminta agar pemerintah tidak perlu menambah jumlah aparat keamanan di Papua. Menurut mereka, pemerintah perlu memperkuat koordinasi anta rinstansi terutama sipil, serta mengoptimalkan personil keamanan yang telah ada di Papua.