Aklamasi Soekarwo Cederai Demokrasi

SURABAYA, KOMPAS.com — Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jatim pada Musyawarah Daerah II Partai Demokrat Jatim, Jumat (10/6/2011) malam. Meski begitu, ternyata tidak semua pemilik hak suara dari unsur Dewan Pimpinan Cabang (DPC) mendukung cara aklamasi itu.

Ketua DPC Kabupaten Mojokerto, RM Budhi, menilai, cara aklamasi yang terkesan dipaksakan itu justru mencederai nilai demokrasi yang selama ini diagung-agungkan oleh Partai Demokrat. "Ada oknum yang sengaja bermain agar Partai Demokrat hancur di mata publik," kata Budhi saat dihubungi, Sabtu (11/6/2011).

Dia yakin, ada pihak yang secara sengaja melakukan tekanan dan paksaan kepada pemilik hak suara untuk memilih cara aklamasi dalam pemilihan Ketua Partai Demokrat Jatim lima tahun ke depan itu. Sebenarnya, menurut dia, dalam bursa calon ketua Partai Demokrat Jatim ada dua nama yang mengemuka kuat menjelang musda, yakni Gubernur Jatim Soekarwo dan Ketua Indonesia Bisa Jatim Bagus Haryo Suseno.

"Meski Soekarwo memiliki dukungan mayoritas dan pasti menang, tapi harus tetap menggunakan cara-cara demokratis. Paling tidak, voting tertutuplah," ujarnya.

Seusai menerima laporan pertanggungjawaban Ketua PD Jatim Ibnu Hajar, pimpinan sidang yang tadi malam dipegang oleh pengurus DPP Partai Demokrat Sadewo langsung mengusulkan musyawarah mufakat dalam agenda pemilihan ketua. Usulan itu direspons baik oleh 40 peserta dari unsur DPC kabupaten/kota, DPD, dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), setelah beberapa menit menggelar rapat.

RM Budhi memutuskan keluar (walk out) dari forum setelah mengambil alih pengeras suara untuk berkata, "Saya malu sebagai kader Demokrat jika cara pemilihan seperti ini."

Akibatnya, musda yang diagendakan berlangsung hingga Minggu (12/6/2011) terpaksa dipercepat hanya sampai tadi malam.