PANGKAL PINANG, KOMPAS.com — Pemerintah provinsi kesulitan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota menjelang pemilihan gubernur. Akibatnya, sebagian pembangunan susah dijalankan.
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Eko Maulana Ali mengatakan, hal itu dipicu ambisi politik sebagian bupati/wali kota, terutama para bupati/wali kota akan bersaing dengan gubernur petahana dalam pemilihan gubernur. "Dua tahun sebelum pemilihan gubernur, susah bekerja sama dengan kabupaten," ujarnya di Pangkal Pinang, Rabu (25/5/2011).
Persaingan itu membuat sebagian program pembangunan yang diinisiasi provinsi tidak berjalan. Program-program itu membutuhkan kerja sama kabupaten/kota. "Pembangunan fisik yang butuh lahan tidak bisa diatasi provinsi. Panitia pembebasan tanah harus dari kabupaten. Kalau bupati mau bersaing dengan gubernur, susah bekerja sama," ujarnya.
Eko mengatakan, ekses ambisi politik itu bisa dikendalikan bila ada penataan ulang konsep otonomi. Selama ini otonomi daerah memberi wewenang terlalu luas pada kabupaten/kota. Akibatnya, provinsi hampir tidak bisa mengontrol kabupaten.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.