Perjalanan Gubernur ke LN Picu Protes

AMBON, KOMPAS.com- Perjalanan ke luar negeri Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu beserta sejumlah pejabat di Pemerintah Provinsi Maluku memicu protes dari anggota DPRD setempat. Selain tanpa koordinasi dengan DPRD, agenda dan target yang ingin dicapai juga tidak jelas.

Perjalanan Gubernur Maluku ke Belanda dan Israel berlangsung dari tanggal 11 hingga 19 Januari 2011. Gubernur Maluku didampingi Sekretaris Daerah Ros Farfar dan sejumlah kepala dinas, seperti Kepala Dinas Pariwisata Florence Sahusilawane, Kepala Dinas Kehutanan Berty Papilaya, serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Bram Tomasoa.

Anggota DPRD Maluku dari Partai Keadilan Sejahtera, Fachry Alkatiri, Jumat (12/1/2011), mengatakan, kepergian Gubernur beserta rombongan ini tanpa didahului pemberitahuan ke DPRD. Padahal sebagai bagian dari pemerintahan, seharusnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memberitahu DPRD. Apalagi mereka berangkat dengan anggaran dari negara.

Selain tanpa koordinasi, DPRD juga tidak tahu agenda dan target perjalanan ke luar negeri tersebut. Dia khawatir, perjalanan ke luar negeri ini akan seperti perjalanan ke luar negeri sebelumnya yang berakhir tanpa hasil.

Sekretaris Daerah Ros Farfar mengatakan tidak ada keharusan dari Pemprov Maluku untuk memberitahukan perjalanan luar negeri itu ke DPRD Maluku. Satu-satunya keharusan adalah meminta izin ke Menteri Dalam Negeri, dan izin ini sudah diperoleh tanggal 10 Januari lalu.

Ros menjelaskan, kepergian ke Belanda untuk menghadiri acara Travel Fair atau Vakantiebeurs guna mempromosikan berbagai potensi wisata di Maluku. Kehadiran Gubernur atas undangan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, dan didanai oleh kementerian tersebut.

Setelah acara ini, Gubernur beserta rombongan pergi wisata rohani ke Yerusalem. Perjalanan ini dibiayai dengan dana sendiri. Begitu pula pejabat di Pemerintah Provinsi Maluku lainnya yang ikut bersama Gubernur.

"Saat berada di Israel, Gubernur bertemu Menteri Promosi Israel karena keduanya teman lama," katanya.

Tidak ada pembahasan kerjasama dalam pertemuan itu. Ros Farfar menyatakan kesiapannya jika kemudian DPRD Maluku memanggilnya untuk menjelaskan perjalanan ke luar negeri ini.