Bupati: Tunda Dulu Proyek Lapter Bawean

GRESIK, KOMPAS.com - Bupati Gresik Sambari Halim Radianto menyatakan, lebih baik proyek pembangunan lapangan terbang perintis Bawean ditunda.

Dia memilih realistis terkait ruwetnya masalah pembebasan lahan, yang bahkan hingga ke ranah hukum. Selain itu masih banyak persoalan lain yang lebih urgen untuk diselesaikan di Bawean.

"Dalam Rancangan APBD 2011, tidak ada alokasi anggaran untuk proyek lapter Bawean. Bukan berarti dihentikan, tetapi masih banyak masalah yang lebih urgen yang harus dituntaskan. Kemungkinan proyek lapter kami evaluasi dulu," kata Sambari.

Alasan penundaan kelanjutan proyek itu diantaranya masalah kebutuhan dasar masyarakat Bawean yang perlu mendapat prioritas.

Masalah infrastruktur utama, persoalan perbaikan pemenuhan fasilitas yang berkaitan langsung dengan publik, serta beberapa kebutuhan lain dinilai lebih mendesak.

"Ruwetnya pembebasan lahan dihawatirkan juga menghambat, jika kelanjutan proyek Lapter diteruskan, anggaran yang disiapkan tidak akan terealisasi," katanya.

Proyek lapter Bawean yang sudah digagas sejak awal tahun 2000 selalu ruwet terutama pembebasan lahan. Dari keseluruhan lahan yang dibutuhkan sekitar 60 hektar, masih ada sekitar 3,5 hektar lahan yang harus dibebaskan milik 28 warga.

Mereka enggan melepas lahannya dengan alasan harga. Pemerintah memberikan penawaran harga lahan senilai Rp 60.000 per meter persegi (m2). Harga itu lebih tinggi dari nilai appraisal Rp 40.000. Namun, sebagian pemilik lahan bersikukuh minta harga sebesar Rp 100.000 per m2.

Pemkab Gresik beberapa kali sudah menyiapkan anggaran pembebasan, namun anggaran itu tidak terpakai. Tahun 2009, sudah dianggarkan Rp 300 juta, tapi akhirnya tak terpakai.

Pada APBD 2010, anggaran pembebasan sisa lahan senilai Rp 1,5 miliar dibatalkan. Dalam nota keuangan tentang rancangan APBD 2011, akhirnya Pemkab Gresik tidak memasukkan anggaran untuk keperluan kelanjutan proyek lapter Bawean.