Serapan APBD Sumut Kurang dari 60 Persen

MEDAN, KOMPAS.com - Hingga dua bulan menjelang berakhirnya tahun anggaran 2009, daya serap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara masih di bawah 60 persen. Dinas Pendidikan menjadi satuan kerja perangkat daerah yang terendah serapan anggarannya, meski mendapat alokasi paling besar.

APBD Sumut tahun 2009 mencapai Rp3,6 triliun lebih. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) RE Nainggolan mengakui, daya serap APBD 2009 hingga saat ini masih di bawah 60 persen. Namun dia mengatakan, hal tersebut masih sesuai dengan target.

"Karena dalam target kami, serapan yang paling besar baru akan terjadi pada bulan November dan Desember mendatang. Terhadap Dinas Pendidikan, kami sudah melayangkan teguran terkait rendahnya daya serap anggaran di instansi tersebut," ujar Nainggolan di Medan, Selasa (20/10).

Menurut Nainggolan, sebenarnya dibanding tahun 2008, daya serap APBD per Oktober masih lebih bagus. "Bila kami bandingkan dengan tahun lalu, daya serap anggaran tahun ini masih lebih bagus," katanya.

Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumut Mohd Syafii mengatakan, serapan APBD untuk belanja modal sebagian sudah diambil oleh rekanan SKPD. "Yang masih belum diambil tinggal pembayaran totalnya, karena rekanan baru mengambil uang muka proyek saja," katanya.

Kondisi ini, menurut Syafii membuat daya serap APBD hingga pertengahan Oktober baru mencapai 50 persen lebih. "Pada triwulan keempat ini, biasanya rekanan akan mengambil seluruh uang proyek yang mereka kerjakan. Ini terjadi di hampir semua SKPD, sehingga daya serapnya terkesan masih rendah. Tetapi setelah bulan November dan Desember, saya pikir semuanya akan terambil," katanya.

Syafii menyatakan, baik Gubernur maupun Sekda Provinsi Sumut telah berulang kali mengingatkan SKPD untuk tak menunda pencairan dana. "Kami sudah bolak-balik rapat dan mengingatkan SKPD untuk segera mencairkan dana yang ada. Dinas Pendidikan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang masih rendah serapannya dalam catatan kami. Untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah bisa jadi karena mereka baru terbentuk tahun ini," kata Syafii.

Menurut dia, target sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) pada tahun ini mencapai Rp398 miliar. Syafii mengatakan, tingginya silpa tersebut lebih karena besarnya sisa anggaran proyek yang bisa dihemat. "Bukan dari rendahnya daya serap SKPD," katanya.

Dia mengatakan, tahun anggaran 2009 akan resmi berakhir pada 31 Desember pukul 00.00. "Saat itu, kami tak bisa lagi mencairkan anggaran. Ini berbeda tahun lalu di mana kami masih belum bisa online, sehingga meski sudah ditutup, tetapi ada juga yang masih bisa dicairkan. Tetapi untuk tahun ini kami tegaskan kepada seluruh SKPD, tak bisa lagi melakukan pencairan dana setelah 31 Desember," katanya.