Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tommy Soeharto Akan Terganjal Di Munas VIII Golkar?

Kompas.com - 02/10/2009, 16:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya Tommy Soeharto untuk melenggang maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar tampaknya akan terganjal aturan soal persyaratan menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Pasalnya, ada beberapa persyaratan yang harus diserahkan dalam Musyawarah Nasional VIII Partai Golkar nanti, termasuk harus memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela yang harus menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

"Bakal calon Ketua Umum Partai Golkar harus memenuhi persyaratan, termasuk melengkapi catatan bebas kriminal SKCK dari kepolisian," kata Ketua Steering Comitee (SC) Munas VIII Golkar. Syamsul Muarif, di Hotel Peninsula, Jakarta, Jumat (2/10).

Syamsul menjelaskan, bakal calon Ketua Umum Partai Golkar harus mendaftarkan diri di Munas nanti dengan menyerahkan persyaratan. Antara lain, merupakan kader Golkar, harus pernah menjadi pengurus ataupun pembina Golkar, serta memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela.

Nantinya, seluruh persyaratan disampaikan ke Ketua Munas untuk kemudian diteruskan kepada tim verifikasi. Tim verifikasi inilah nantinya yang akan melakukan verifikasi bakal calon mana yang dianggap memenuhi syarat dan dinyatakan lolos. "Kalau verifikasi dinyatakan lolos, maka dinyatakan sebagai bakal calon yang memenuhi syarat," terangnya.

Kemudian, lanjut Syamsul, bakal calon yang dianggap telah memenuhi syarat tersebut diserahkan kepada Munas untuk diambil voting. Bakal calon yang mendapatkan suara oleh Munas dan lebih dari 30 persen maka dinyatakan sah sebagai calon sah ketua umum Golkar. Jika ada calon sah lebih dari satu, maka akan dilakukan pemungutan suara lagi. Calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen, maka akan ditetapkan menjadi Ketua Umum.

Namun, jika tidak ada yang mendapatkan 50 persen suara, maka akan dilakukan pemungutan suara ulang. "Kalau tidak ada yang memenuhi 50 persen, maka dilakukan pemungutan ulang," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com