Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

1.095 Peserta Akan Ikuti Munas VIII Golkar

Kompas.com - 02/10/2009, 16:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 1.065 perserta dipastikan mengikuti Musyawarah Nasional VIII Partai Golkar, di Riau nanti. Ketua Organizing Comitte (OC) Munas Partai Golkar Fathomi Asaari merinci, dari jumlah tersebut ada sekitar 890 perserta dari DPD II, sekitar 165 perserta dari DPD I, 92 peserta dari DPP, dan 10 perserta dari ormas. "Peserta resmi ada 1.065 peserta. ID yang sudah dibuat merujuk pada itu 1.065," ujar Fathomi, saat jumpa pers, di Hotel Peninsula, Jakarta, Jumat (2/10).

Nantinya, tambah Fathomi, peserta tersebut akan menginap di 11 hotel bersama dengan wartawan. Fathomi mengatakan sejauh ini persiapan Munas VIII telah selesai dan siap dilaksanakan. Pihaknya juga telah memastikan daerah yang akan digunakan Munas nantinya tidak terkena dampak dari bencana gempa Sumatera Barat sehingga Munas dapat berjalan lancar.

"Pelaksanaan mungkin sudah tidak ada masalah kita juga sudah cek ke Gubernur sampai saat ini kita harapkan bencana itu tidak merembet," tuturnya.

Ketua Steering Comitee (SC) Munas Golkar Syamsul Muarif mengatakan Munas akan digelar pada 4-8 Oktober 2009 dan akan dibuka oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla dan akan ditutup juga olehnya namun dengan kapasitasnya sebagai Wakil Presiden. "Kan nanti penutupan tanggal 8 malam, jadi JK sudah menjadi mantan Ketua Umum. Jadi akan ditutup oleh Jk tetapi sebagai wapres," jelasnya di tempat yang sama.

Munas hari pertama akan diawali dengan bazar dan malam pertemuan selamat datang dari tuan rumah pada 4 Oktober 2009. Pembukaan Munas sendiri baru akan dilakukan pada 5 Oktober 2009 malam. "Tanggal 5 itu kan ketua umum sekaligus wapres masih harus menghadiri HUT TNI. Jadi, pembukannya baru 5 malam," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com