Ponpes Keluhkan Pengawasan oleh Polisi

SURABAYA, KOMPAS.com - Sebagian pengasuh pondok pesantren mengeluhkan pengawasan oleh polisi. Pengawasan itu mengganggu ketenangan santri. Keluhan itu terungkap dalam pertemuan antara Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsudin dengan pengurus dan warga Muhammadiyah Jatim di Asrama Haji Surabaya, Sabtu (29/8). "Beberapa waktu lalu kami didatangi intel dan meminta data seluruh santri," ujar pengasuh pondok pesantren Al Mutakim, Blitar KH Abu Hilal Hamdani.

KH Hamdani mengatakan, kedatangan intel itu mengganggu ketenangan pesantren. Kedatangan itu mengesankan kegiatan keagamaan masih diawasi. Din menyatakan, pengawasan seperti itu kontraproduktif dengan upaya negara memberantas terorisme. Pengawasan seperti itu berpotensi melanggar hukum. "Penegakan hukum jangan sampai menggunakan cara-cara yang melanggar hukum," ujarnya.

Pemerintah seharusnya bekerja sama dan memberdayakan organisasi kemasyarakatan dalam pemberantasan terorisme. Tanpa pelibatan itu upaya pemberantasan tidak bisa komprehensif.

Din juga menegaskan, Muhammadiyah tidak menampung ide radikalisme agama. Orang yang membawa ide itu tidak bisa diterima di masyarakat Muhammadiyah. "Kalau sudah masuk, biasanya orang itu akan tersingkir," ujarnya.