Menhut Harus Tegas soal Pemindahan Komodo ke Bali

LABUAN BAJO, KOMPAS - Menteri Kehutanan MS Kaban harus bersikap tegas dan terbuka terkait upaya pemindahan 5 pasang komodo (Varanus komodoensis) dari kawasan cagar alam Wae Wuul, Kabupaten Manggarai Barat, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur ke Taman Safari Bali.

Pasalnya sejak dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.384/Menhut-II/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang pemberian izin menangkap 10 ekor komodo guna pemurnian genetik hingga sekarang tidak ada kejelasan. Hal itu akan menimbu lkan keresahan di kalangan masyarakat NTT.

"Menhut sebaiknya berterus terang, kalau memang dibatalkan rencana itu katakanlah, hal itu justru sangat terpuji. Jangan malah berdiplomasi membentuk tim terpadu untuk studi kelayakan memuluskan rencana tersebut, kata pemerhati lingkungan dari Manggarai Rofino Kant," Rabu (26/8), yang dihubungi dari Ende, Flores.

Menurut Rofino, sikap menteri kehutanan yang terkesan mengambang hingga saat ini justru akan membuat masyarakat NTT makin cemas, dan juga terkesan menhut melemparkan tanggung jawab atau mengadu domba antara pemerintah provinsi NTT, dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan masyarakat.

"Sebab akan terkesan pemprov, maupun pemkab Manggarai Barat berkonspirasi dalam rencana ini," katanya.

Gubernur NTT Frans Lebu Raya belum lama ini bersama pimpinan DPRD NTT telah menghadap MS Kaban untuk menyampaikan aspirasi penola kan masyarakat NTT jika komodo Flores dipindah ke Bali. Aspirasi itu akan ditindaklanjuti melalui pembahasan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Kompas , 7/8).

Pemprov NTT menghendaki pemurnian genetik komodo dilakukan secara in situ atau di habitat aslinya. Pertimbangan lainnya, dari aspek pariwisata pemindahan komodo yang merupakan satwa purba endemik NTT jika dipindah ke Bali dampaknya akan merugikan masyarakat NTT.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat Matheus Hamsi menegaskan, bahwa Bali adalah kota pariwisata budaya, bukan untuk habitat komodo.

"Dengan dalil apa pun saya sebagai wakil rakyat tetap menolak rencana pemindahan komodo ke Bali. Masyarakat NTT pun saya yakin tidak setuju. Pemerintah pusat tidak bisa berbuat seenaknya. Dan juga menjadi pertanyaan, ada apa menteri kehutanan begitu ngotot komodo dipindah dari habitat aslinya di Flores. Jangan-jangan menhut memiliki saham di Taman Safari Bali," kata Matheus.