Satu Polisi Satu TPS di Nias Selatan

MEDAN, KOMPAS.com — Kepolisian Daerah Sumatera Utara secara khusus menerjunkan 1.000 personelnya mengamankan pemungutan suara ulang dan pemilu presiden di Nias Selatan. Seorang polisi akan menjaga satu tempat pemungutan suara.

Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Irjen Badrodin Haiti seusai gelar pasukan pengamanan pemilu presiden di Lapangan Merdeka, Medan, Jumat (3/7), mengungkapkan, jumlah personel polisi yang disiagakan di seluruh Sumatera Utara mencapai 12.500 personel. "Untuk pengamanan pemungutan suara ulang dan pemilu presiden di Nias Selatan, kami akan menempatkan 1.000 personel. Satu TPS di Nias Selatan akan dijaga seorang polisi," ujar Badrodin.

Polisi, lanjut Badrodin, juga akan mendapatkan bantuan pengamanan dari TNI. Komando Daerah Militer I Bukit Barisan menyiapkan 1.500 personel TNI yang khusus membantu polisi mengamankan pemilu di Sumut. Pangdam I Bukit Barisan telah menyiapkan personel TNI yang bisa disiagakan di setiap satuan, polres, poltabes dan polda. Juga disiapkan bantuan pasukan cadangan jika ada kegentingan memaksa, kata Badrodin.

Lebih lanjut Kabid Humas Polda Sumut Kombes Baharuddin Jafar yang saat ini memantau langsung dari Nias Selatan menyatakan, bantuan pengamanan personel polisi di tiap TPS tidak berarti polisi melakukan intervensi terhadap pengawasan jalannya pemungutan suara ulang dan pemilu presiden di Nias Selatan.

Kapolda tidak ingin mengambil risiko. Di Indonesia ini, kemungkinan kegiatan pemilu yang paling padat terjadi di Nias Selatan karena selain pemilu presiden juga ada pemungutan suara legislatif yang harus diulang. Terlebih pulau-pulau terluar di Nias Selatan sangat jauh dari pantauan sehingga polisi tidak ingin mengambil risiko dari aspek pengamanannya, ujar Baharuddin.

Menurut Baharuddin, polisi tidak bertanggung jawab langsung terhadap pengawasan jalannya pemungutan suara ulang dan pemilu presiden, dari tindakan curang penyelenggara. Tanggung jawab pengawasan tetap akan pada pada Panwaslu. Akan tetapi, apabila proses pemilu ini tidak berjalan secara baik, akan berdampak langsung terhadap faktor keamanan di Nias Selatan. "Kami telah diminta bekerja bersama-sama dengan penyelenggara dan pengawas, agar KPU dan Panwaslu bisa bekerja maksimal," ujar Baharuddin.

TNI jaga netralitas

Secara terpisah, Pangdam I Bukit Barisan Mayor Jenderal Burhanudin Amin mengatakan, TNI akan bersikap tegas terhadap personelnya yang bersikap tidak netral dalam pemilu presiden. "Saya sudah berulang kali mengingatkan, baik lewat pengarahan maupun bertemu langsung dengan komandan satuan tentang netralitas TNI. Semua anggota maupun komandan satuannya harus netral," katanya.

Dia mengungkapkan, dalam pilkada sumut beberapa waktu lalu, dia pernah menghukum langsung anggota TNI di jajaran Kodam I Bukit Barisan yang terbukti memihak salah satu kandidat. "Saya langsung memberikan sanksi dalam satu upacara, karena yang bersangkutan kedapatan memihak dalam pilkada. Saya akan tindak tegas, siapa pun yang mencoba-coba tidak netral dalam pemilu presiden nanti," kata Burhanudin.