KPU Tak Jamin Pemungutan Suara Ulang di Nisel Bebas Masalah

MEDAN, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara tak menjamin, pemungutan suara ulang untuk anggota DPR, DPRD kabupaten dan DPRD provinsi serta pemilu presiden, bebas dari masalah. Namun upaya maksimal untuk mencegah terjadinya pelanggaran integritas penyelenggara telah dilakukan.

Menurut Ketua KPU Sumut Irham Buana Nasution, pemilu di Nias Selatan (Nisel) sejak tahun 1999 selalu bermasalah. "Jadi pemilu di Nisel bukan hanya bermasalah pada pemilu 2004 dan 2009. Tetapi sejak pemilu 1999 pun, pemilu di Nisel selalu muncul masalah integritas penyelenggara," kata Irham di Medan, Kamis (2/7).

Seperti diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemilu legislatif untuk anggota DPR, DPRD kabupaten dan DPRD provinsi di Nisel harus diulang. Pelaksanaan pemungutan suara ulang ini bersamaan dengan pemilu presiden pada 8 Juli mendatang. Irham mengungkapkan, KPU berusaha semaksimal mungkin agar pemungutan suara ulang dan pemilu presiden di Nisel tak lagi ada pelanggaran integritas penyelenggara.

"Usahanya memang sudah maksimal meski tidak menjamin bakal tidak ada masalah. KPU Sumut mengirim langsung anggotanya ke Nisel untuk memantau pemilu di sana . Selain itu, KPU pusat juga mengirim anggotanya. Bahkan MK mengirim dua hakim konstitusi untuk menyaksikan langsung penyelenggaraan pemilu ulang di Nisel," kata Irham.

Dari sisi penyelenggara, Irham mengatakan, hampir seluruh penyelenggara pemilu lapangan di Nisel, dari KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara), PPS (panitia pemungutan suara) dan PPK (panitia pemilihan kecamatan) telah diganti. "Saat ini anggota KPU Sumut langsung memberikan bimbingan teknis terhadap mereka. Kami berharap, penyelenggara lapangan kali ini benar-benar menjaga integritas mereka," ujarnya.

Menurut Irham, masalah integritas penyelenggara pemilu di Nisel selama tiga kali penyelenggaran pemilu memang menjadi persoalan tersendiri. Dia menyebut dua hal yang menjadi penyebabnya.

"Pertama soal keterbelakangan sumber daya manusia di Nisel. Ini berhubungan dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan penyelenggara di sana yang relatif tak cukup baik. Kedua soal geografis Nisel yang sangat jauh dari ibu kota provinsi. Ini menjadikan pengawasan pemilu di Nisel jadi sangat minimal," katanya.

Terkait kesiapan penyelenggaraan pemungutan suara ulang dan pemilu presiden di Nisel, Irham mengatakan KPU Sumut masih khawatir dengan distribusi logistik dari PPK ke TPS. Kondisi topografi wilayah pedalaman di Nisel yang berbukit-bukit sulit dijangkau.

Dari delapan kecamatan di Nisel, yang mudah dijangkau hanya Kecamatan Teluk Dalam yang memang menjadi ibu kota kabupaten. Tujuh kecamatan lainya, baik yang berada di Pulau Nias, maupun di perairan Samudera Hindia seperti Kecamatan Pulau-pulau Batu dan Kecamatan Hibala sangat sulit dijangkau. "Apalagi sekarang ada ancaman gelombang tinggi," kata Irham.