Pemda di Sumut Terancam Stagnan

MEDAN, KOMPAS.com - Fungsi-fungsi pemerintahan daerah di Sumatera Utara (Sumut) terancama stagnan. Kondisi ini bisa terjadi karena hampir separuh kepala daerah di Sumut merupakan pengurus partai politik dan hampir pasti menjadi tim sukses calon presiden dan calon wakil presiden. Stagnasi sangat mungkin terjadi, bila wakil kepala daerahnya juga menjadi tim sukses.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, Irham Buana menuturkan, KPU Sumut memang belum menerima pemberitahuan resmi terkait tim sukses capres dan cawapres di masing-masing daerah. Menurut Irham, jika kepala daerah dan wakilnya menjadi tim sukses pasangan capres dan cawapres, jalannya pemerintahan daerah terancam stagnan.

"Tentu saja memang ada aturan cuti kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sekarang kalau dua-duanya merupakan tim sukses, kan tidak mungkin juga sekretaris daerahnya yang menggantikan, karena fungsi sekretaris daerah hanya sebatas administratif. Memang ada pengaturan jadwal cuti, hanya saja tetap akan ada ancaman stagnasi jika baik kepala daerah dan wakilnya menjadi tim sukses capres dan cawapres," kata Irham di Medan, Rabu (27/5).

Data yang ada menyebutkan, separuh kepala daerah yang menjadi pengurus parpol didominasi dari Partai Golkar dan Partai Demokrat. Kepala daerah di Sumut yang menjadi pengurus Partai Golkar adalah Binjai, Serdang Bedagai, Asahan, Padang Lawas Utara, Padang Sidimpuan, Mandailing Natal. Sedangkan kepala daerah yang dipimpin pengurus Partai Demokrat, yakni Pematang Siantar, Tapanuli Tengah, Nias dan Nias Selatan.

"Sisanya merupakan kepala daerah yang berlatar belakang pegawai negeri sipil. Nah kalau untuk pegawai negeri sipil, jelas ada larangan bagi mereka menjadi tim sukses," kata Irham.

Asisten Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumut, Hasiholan Silaen mengaku Pemprov Sumut belum menerima surat cuti dari kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menjadi pengurus parpol. Dia menepis, jika jalannya pemerintahan daerah bakal stagnan semasa kepala daerah maupun wakilnya menjadi tim sukses capres dan cawapres di daerahnya.

"Saya pikir tetap akan berjalan sebagaimana biasa. Tidak akan ada stagnasi. Semua ada aturannya, termasuk bagaimana kepala daerah dan wakil kepala daerah berbagi masa cuti, jika memang mereka menjadi tim sukses. Itu sudah ada aturannya," kata Hasiholan.