Dana Penghematan Rp 237 Miliar untuk Rakyat

SURABAYA, KOMPAS.com — Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengajak seluruh jajaran satuan kerja dan perangkat dinas Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan restrukturisasi belanja. Hasilnya, total biaya penghematan anggaran belanja sebesar Rp 237 miliar akan diperuntukkan bagi perbaikan rumah kumuh, layanan pendidikan dan kesehatan gratis, penanganan narkoba, dan keluarga berencana.

Demikian diungkapkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Selasa (21/4) di Gedung Grahadi, Surabaya. "Restrukturisasi dilaksanakan pada belanja-belanja kebutuhan yang tak menjadi prioritas, seperti pembelian mobil dinas gubernur dan wakil gubernur, penundaan pembangunan kantor dinas, hingga peralihan perjalanan dinas luar negeri ke dalam negeri," ujarnya.

Dari total biaya penghematan belanja anggaran sebesar Rp 237 miliar, sebanyak Rp 53 miliar telah dialokasikan untuk perbaikan 10.000 unit permukiman kumuh di 10 kabupaten di Jawa Timur. Sisanya, dana digunakan untuk project pilot program pendidikan gratis di Kabupaten Bondowoso dan Sampang, layanan gratis Puskesmas, penanganan narkoba, serta program keluarga berencana.

"Tanggal 28 April 2009 mendatang ada lima nota kesepakatan program baru Pemerintah Provinsi Jawa Timur, antara lain renovasi 10.000 unit permukiman kumuh di 10 kabupaten, uji coba layanan pendidikan gratis, dan layanan gratis kesehatan di Puskesmas," kata Soekarwo.

Gandeng CSR perusahaan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan merangkul sejumlah perusahaan dalam rangka mengimplementasikan program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) serta program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) mereka. Di Jawa Timur, potensi CSR dan PKBL mencapai Rp 5 triliun per tahun.

Menurut Soekarwo, selama ini, program pemerintah dan perusahaan masih terkesan jalan sendiri-sendiri. "Potensi CSR dan PKBL di Jawa Timur sangat besar yaitu Rp 5 triliun, padahal jumlah pendapatan asli daerah (PAD) Jawa Timur hanya Rp 3,2 triliun per tahun. Karena itu, kedua fungsi ini harus dijalankan bersama-sama," kata Soekarwo.

Salah satu perusahaan yang sudah menyediakan diri untuk bekerja sama dengan menjalankan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah perusahaan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X. Dana program kemitraan PTPN X sendiri mencapai Rp 200 miliar dan dana bina lingkungan mencapai Rp 5 miliar. Selain PTPN X, Bank Mandiri Cabang Jawa Timur juga memberikan sinyal kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kesempatan pendidikan

Dalam visi dan misinya, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur menitikberatkan pelayanan bagi masyarakat miskin (pro poor) dan pengembangan lapangan pekerjaan (pro job). Layanan tersebut diwujudkan dalam penyediaan fasilitas pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan perbaikan permukiman kumuh.

Dalam hal pendidikan misalnya, Pakar Statistik Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Kresnayana Yahya mengungkapkan, pada tahun 2006 terjadi perbedaan signifikan antara angka kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat di wilayah Jawa Timur bagian utara dan selatan.

Mulai dari tingkat SMP hingga universitas, angka kesempatan belajar di wilayah Jawa Timur bagian selatan selalu lebih kecil dibandingkan Jawa Timur bagian utara. Angka kesempatan belajar di Jawa Timur selatan hanya berkisar 23 persen hingga 47 persen, sedangkan di wilayah Jawa Timur bagian utara 52 persen hingga 76 persen.