Lima Daerah Kurang Logistik di Jatim

SURABAYA, KOMPAS.com — Hingga H-3 pemilu caleg, Panwas Pemilu Jawa Timur masih mencatat kekurangan logistik di lima kabupaten dan kota di Jawa Timur. Kekurangan logistik sebagian besar didominasi formulir dan surat suara.

Kekurangan logistik terjadi di lima kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Sidoarjo. "Laporan dari panwas kabupaten/kota kami terima sekitar pukul 12.00 dan langsung kami laporkan ke KPU Provinsi Jawa Timur untuk ditindaklanjuti," kata Ketua Panwas Pemilu Jawa Timur Sri Sugeng Pujiatmiko, Senin (6/4) di sela Rapat Koordinasi Pemilu Bakesbangpol se-Jawa Timur di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya.

Di Kabupaten Mojokerto, khususnya daerah pemilihan I dan II terjadi salah cetak nomor parpol. Sementara itu, kekurangan formulir C dan sampul di Kabupaten Lamongan masih sekitar 50 persen.

Kekurangan logistik formulir C2 plano terjadi di Kabupaten Jombang sebanyak 25 bendel dan di Sidoarjo seluruh TPS bahkan belum menerima. Muncul juga laporan kekurangan surat suara sebanyak 12.000 lembar di daerah pemilihan III Kota Probolinggo dan kekurangan gembok beserta kunci sebanyak 10.352 pasang di Kabupaten Jombang, jelas Sri.

Menunggu dua hari

Kebutuhan logistik juga masih dirasakan KPUD Kabupaten Jember. Sejak Minggu (5/4) hingga Senin (6/4), Sekretaris KPUD Kabupaten Jember A Kawima rela menunggu hingga dua hari di Surabaya untuk mengecek kejelasan pengiriman logistik sampai ke daerah.

Dari total kebutuhan surat suara sebanyak 1.678.442 lembar (kali empat, yaitu DPR, DPRD I, DPRD II), KPUD Kabupaten Jember masih kekurangan 521 lembar surat suara DPR, 617 surat suara DPRD I, dan 1.100 lembar surat suara DPRD II. Sebagian surat suara ditemukan sobek dan sebagian lagi belum terkirim.

Kekurangan logistik juga terjadi pada formulir C1 IT. Seluruh tempat pemungutan suara di Kabupaten Jember yang berjumlah 4.908 belum menerima formulir C1 IT. Sedangkan untuk formulir C1, KPUD Kabupaten Jember masih kekurangan 987 lembar.

Jika sampai malam nanti permintaan kekurangan tak dipenuhi maka pengiriman logistik ke PPK dan TPS akan terlambat. "Untuk sampai ke kecamatan, kami membutuhkan waktu lebih dari sehari, padahal logistik masih harus dikirim ke TPS juga," ucapnya.

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan, pengiriman logistik pemilu harus dipastikan terpenuhi seluruhnya. Dalam situasi mendesak dan darurat, pemerintah mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota akan menyediakan sarana transportasi bagi pengiriman logistik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur setiap gubernur, bupati, dan wali kota wajib menyediakan fasilitas untuk sosialisasi dan mobilitas dalam menyukseskan pemilu.