Pers Harus Dukung Pemilu di NTT

KUPANG, SABTU - Pers dan pihak-pihak tertentu harus mendukung pelaksanaan pemilu di Nusa Tenggara Timur. Jangan ada kampanye tentang golongan putih bagi masyarakat. Jadwal pemilu yang bertabrakan dengan hari keagamaan harus disikapi secara arif dan bijaksana sehinnga pemilu tetap berjalan dan kegiatan keagamaan pun tidak terganggu.

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu raya pada peringatan HUT ke-63 Persatuan Wartwan Indonesia Cabang NTT di Kupang, Sabtu (28/2) pukul 19.00 Wita mengatakan, tidak ada unsur kesengajaan pemerintah menetapkan pemilu 9 April 2009, yang bertepatan dengan hari Kamis Putih bagi umat Kristen.

"Karena itu Pemprov, KPUD, dan para tokoh agama di NTT masih tetap memperjuangkan perubahan jadwal itu dengan memberi penjelasan semaksimal mungkin tentang hari Kamis Putih itu. Meski KPU Pusat sudah mengumumkan, jadwal pemilu 9 April tidak berubah," kata Lebu Raya.

Menurut Lebu Raya, pada Minggu (1/3) besok tim dari NTT terdiri dari Pemprov, KPUD, dan DPRD serta tokoh agama akan bertemu KPU Pusat, Mendagri, Ketua DPR RI, dan jika Presiden tidak berhalangan tim ini juga akan bertemu Presiden.

Keberangkatan tim dari NTT untuk ketiga kali ini guna melanjutkan sejumlah aspirasi masyarakat yang berkembang. Desakan semjumlah komponen masyarakat NTT mengenai perubahan jadwal itu akan diteruskan ke Jakarta.

Tetapi semua warga NTT mesti menyadari bahwa pemilu 9 April 2009 berlaku serentak di seluruh dunia, yang disponsori KBRI di masing-masing kota dan negara. Karena itu sebagai warga negara yang baik, warga NTT harus taat dan menghormati pemilu yang berlangsung 9 April 2009 ini.

"Saya teringat pesan Paus Yohanes Paulus II saat berkunjung ke Jakarta 1989 bahwa orang Kristen di Indonesia harus berjuang menjadi warga negara yang baik," kata Lebu Raya.

Karena itu jangan ada kampanye golongan putiih atau Golput di NTT, hanya karena tabrakan jadwal pemilu dan hari keagamaan tadi. Pers juga harus memberi pencerahan dan pemahaman yang baik dan benar kepada masyarakat. Jangan menyajikan berita berita yang membingungkan masyarakat. (KOR)