Kamaludin Harahap Dinonaktifkan

MEDAN, KOMPAS- Pemilihan Gubernur Sumatera Utara masih akan berlangsung tiga bulan lagi, namun kisruh yang menyeret partai politik telah memakan korban.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional menonaktifkan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Utara Kamaludin Harahap. Meski dikatakan tak terkait dengan persoalan pemilihan gubernur, penonaktifan Kamaludin dilakukan hanya beberapa hari menjelang pendaftaran bakal calon Gubernur Sumatera Utara ke KPU. Penonaktifan ini merupakan buntut pendudukan Kantor DPW PAN Sumut di Jalan Abdullah Lubis Medan oleh ribuan kader selama dua hari terakhir.

DPP PAN menunjuk Wakil Sekretaris Jendral Viva Yoga Mauladi sebagai pelaksana tugas harian (Plt) DPW PAN Sumut. “Untuk sementara Kamaludin Harahap dinonaktifkan sementara, dan tugas-tugas administrasi diserahkan kepada Plt. Posisi dan kedudukan Kamaludin Harahap sebagai Ketua DPW PAN Sumut tidak dibekukan,” ujar Viva saat dihubungi dari Medan, Kamis (10/1).

Menurut Viva penonaktifan Kamaludin lebih karena persoalan internal DPW PAN Sumut, bukan terkait masalah pilkada. Sebelumnya di internal PAN Sumut memang sempat terjadi perbedaan tentang calon gubernur yang direkomendasikan DPW. Hasil rapat pleno DPW PAN merekomendasikan Asisten Personel KSAL Laksamana Muda TNI  Herry Wijaya Marzuki dan Bupati Langkat Syamsul Arifin sebagai calon gubernur.

Namun hasil polling DPP justru menempatkan Wali Kota Binjai Ali Umri berpasangan dengan Kamaluddin Harahap sebagai calon gubernur dan wakil gubernur pilihan PAN. “Soal pilkada ini hanya sebagian kecil. Plt dibentuk karena ada dinamika di internal PAN Sumut. DPP menunjuk Plt dengan tugas utama konsolidasi organisasi, agar jalannya roda organisasi partai bisa berjalan baik kembali. Selain itu juga Plt harus bisa membangun kebersamaan dan soliditas kader, untuk pemenangan pemilu 2009,” katanya.

Ketua DPP PAN Ibrahim Sakty Batubara mengungkapkan, penonaktifan Kamaludin menjadi bukti bahwa yang bersangkutan tidak bisa menjalankan roda organisasi. “Kamaluddin selalu one man show. Kepemimpinannya juga otoriter,” ujarnya.

Menurut Ibrahim, peristiwa pendudukan Kantor DPW PAN Sumut menjadi bukti, bahwa kader PAN di Sumut ingin ada perubahan. “DPP akhirnya merespon ini semua dan menunjuk Plt. Saya berharap dengan adanya keputusan ini, pendudukan kantor DPW bisa segera diakhiri,” katanya.

Wakil Ketua DPW PAN Sumut Abdul Hakim Siagian juga mengatakan hal senada, bahwa kepemimpinan Kamaluddin cenderung otoriter. “Mestinya kan keputusan partai diambil secara kolektif dan kolegial, tetapi dia selalu jalan sendiri,” ujarnya.

Saat dikonfirmasi, Kamaluddin membantah dengan tegas tudingan bahwa selama ini dia tak pernah melibatkan pengurus partai lain dan bertindak otoriter. “Otoriter itu seperti apa? Berarti tak pernah rapat dan sesuka hati mengeluarkan keputusan. Tetapi ternyata semua keputusan partai selalu melalui mekanisme rapat dan musyawarah. Setiap rapat juga selalu ada notulensinya. Tidak benar jika dikatakan saya otoriter,” ujarnya.

Kamaluddin juga membantah jika dirinya berambisi maju sebagai calon wakil gubernur mendampingi Ali Umri. “Itu semua saya serahkan ke DPP. Saya tidak ambisius. Kalau menurut DPP Ibrahim yang laku jadi calon gubernur, ya silakan saja,” kata Kamaluddin.

Dia juga menolak jika dianggap posisinya sebagai Ketua DPW PAN Sumut dibekukan. “Sesuai AD/ARTI organisasi, ketua DPW dipilih secara demokratis dan tidak ada pergantian pemimpin di tengah jalan. Yang boleh itu pengurus lain, apakah wakil ketua atau sekretaris,” katanya.