Sudah Sepakat dengan Ganjar, Mahfud Akan Mundur sebagai Menteri pada Saat yang Tepat

SEMARANG, KOMPAS.com - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD mengaku akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) di saat yang tepat. 

Hal itu disampaikan dalam agenda kampanyenya di Kota Semarang yang bertajuk "Tabrak Prof" pada Selasa (23/1/2024).

Dia mengatakan telah membuat kesepakatan dengan pasangannya capres Ganjar Pranowo untuk mundur dari jabatannya sebagai menteri.

Baca juga: Relawan Ganjar-Mahfud di Lombok Timur Gelar Event Begasap, Keseruan Berburu Ikan di Sawah

"Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya, pada saatnya yang tepat nanti, pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik," ungkap Mahfud saat ditanya warga.

Oleh karena itu, pada saat penutupan debat, Mahfud menyampaikan terima kasih pada Presiden Jokowi yang telah mengangkatnya sebagai menteri 4,5 tahun lalu.

Mahfud percaya Jokowi memiliki niat baik kepada rakyat saat mengangkat dirinya sebagai Menkopolhukam. Sehingga Mahfud membantu pemerintahan Jokowi sampai sekarang.

Begitu pula saat dirinya memutuskan berjuang bersama Ganjar. Dia yakin Ganjar adalah capres yang pro-rakyat.

"Jadi saya sudah memberi isyarat itu, tapi kenapa ini (mundur) tidak dilakukan sekarang? Karena begini, menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang (menjadi peserta pemilu) itu ya menteri pejabat pusatlah. Tapi menjelang pilpres kemarin ditambah lagi aturannya bahwa wali kota pun tidak harus mundur. Aturannya ditambah, padahal itu aturan lama yang menyebut menteri dan pejabat-pejabat lain," jelas Mahfud.

Tak kalah penting, Mahfud ingin memberikan contoh bila dirinya yang menjadi cawapres masih merangkap menteri tidak menggunakan kedudukannya untuk memanfaatkan fasilitas negara.

"Ini sudah tiga bulan saya lakukan saya tidak pernah menggunakan faslitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu," tegasnya.

Meskipun maju sebagai cawapres, dia meminta kepada pemerintah daerah untuk tidak menjemputnya atau melayaninya saat berkampanye.

Menurutnya, peserta pemilu hanya perlu meminta pengamanan saja pada polri.

"Saya tidak mau menggunakan jabatan saya untuk menggunakan fasilitas pemerintahan, maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain, kalau menjadi capres atau cawapres jangan mau dijemput pejabat pemda jangan mau diantar atau didampaingi" tegasnya.