Mulai Desember 2023, Anak SD dan SMP di Batam Tak Boleh Bawa Motor

BATAM, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Batam melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Batam mengeluarkan surat edaran larangan membawa kendaraan roda dua dan roda empat bagi peserta didik SD dan SMP ke sekolah.

Surat edaran dengan Nomor 6947/100.3.4.3/XI/2023 itu mulai diberlakukan sejak Jumat (1/12/2023).

“Betul, sejak Senin (4/12/2023) langsung kami berlakukan. Tidak ada lagi anak SMP apalagi SD yang membawa kendaraan roda dua maupun roda empat ke sekolah, karena usia mereka juga belum diperbolehkan memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi),” kata Kepala Disdik Batam, Tri Wahyu Rubianto ditemui di Sekupang, Selasa (5/11/2023).

Baca juga: Harga Sayuran di Batam Melonjak, Pedagang Mulai Merugi

Tri mengatakan, edaran ini bertujuan menjaga keamanan serta keselamatan bagi peserta didik, mengurangi kemacetan, serta tertib berlalu lintas.

Ia juga meminta agar kebijakan ini bisa dimengerti pihak orangtua atau wali murid.

“Untuk siswa yang jarak sekolahnya jauh dari tempat tinggalnya dan tidak ada akses transportasi khusus ke sekolah, saran saya orangtua atau wali muridnya dapat mengantarkan anaknya ke sekolah atau menggunakan kendaraan umum,” ucap Tri.

Baca juga: Daftar Lengkap UMK 2024 di Kepri, Tertinggi Batam dan Terendah Natuna

Tri menambahkan, SE ini hanya dikhususkan untuk anak tingkat SD dan SMP, sementara untuk SMA atau SLTA itu menjadi kewenangan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepri.

“Kami harap hal serupa juga berlaku hal yang sama, kecuali usia sisiwa sudah diperbolehkan untuk mengantongi atau membuat SIM,” ungkap Tri.

Diakui Tri, saat ini Disdik Batam memang belum menyediakan kendaraan khusus untuk peserta didik. Kalau pun ada, transpotasi tersebut baru untuk peserta didik yang tinggal di Pulau Rempang-Galang.

“Saat ini penyediaan kendaraan untuk siswa lebih difokuskan kepada siswa yang berada di daerah Rempang dan Galang, mengingat jarak sekolah mereka dari rumah memang cukup jauh,” jelas Tri.

Tri mengungkapkan, SE ini sifatnya masih imbauan. Meski demikian SE tersebut diharapkan bisa dijalankan demi kemanan dan kenyaman bersama.

“Sifatnya masih imbauan, namun jika ada peserta didik melanggar, maka akan dilakukan pembinaan seperti pemberitahuan kepada orangtua atau wali murid, untuk mengingatkan putra-putrinya,” beber dia.

“Makanya kami juga mengaharapkan peran serta orangtua atau wali murid agar dapat menjalankan SE tersebut, sehingga ke depan tidak ada lagi anak-anak ataupun peserta didik yang membawa kendaraan pribadi ke sekolah,” papar Tri.

Untuk diketahui, ada 3 poin di dalam SE dengan Nomor 6947/100.3.4.3/XI/2023 tersebut, yakni:

1. Melarang peserta didik membawa kendaraan bermotor baik roda dua atau roda empat ke sekolah bagi yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

2. Kepala sekolah dan guru, agar melakukan pengawasan terhadap ketentuan ini dan dapat bekerja sama dengan pihak Kepolisian setempat.

3. Pelanggaran terhadap ketidakpatuhan edaran ini akan mendapat sanksi tegas sesuai aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).