Pj Bupati Lembata Marah dan Gebrak Meja Saat Rapat soal Harga BBM, Ini Penyebabnya

LEMBATA, KOMPAS.com - Video yang memperlihatkan Penjabat (Pj) Bupati Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT) Marsianus Jawa marah dan menggebrak meja saat rapat, menyebar di aplikasi perpesanan.

Diketahui rapat tersebut berlangsung di Kantor Bupati Lembata, Selasa (9/5/2023) dan membahas mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dalam video yang diterima Kompas.com, Rabu (10/5/2023), Marsianus tampak kesal karena timnya lambat menyusun Surat Keputusan (SK) Bupati Lembata tentang penetapan HET BBM di wilayah itu.

Baca juga: 5 Desa di Lembata Terdampak Hujan Abu dari Gunung Ile Lewotolok, Warga Diminta Waspada

Gebrak meja

Dalam video tersebut, Pj Bupati Lembata mengaku sudah menunggu selama hampir dua pekan, namun SK belum juga tuntas dikerjakan.

Padahal, lanjutnya, Kapolres Lembata AKBP Vivick Tjangkung sudah memiliki niat baik mau menyelesaikan persoalan BBM di Lembata.

"Kamu harus dengar-baik saya omong. Dia (Kapolres) mau tegakan aturan karena kita minta, maka kita berpikir buat seperti apa," ujar Marsianus sembari menggebrak meja.

"Sabu bisa buat, Rote bisa buat, Lembata juga bisa buat. Kalau kita buat keputusan yang menguntungkan Marsianus Jawa, hari ini saya penjara," tambahnya.

Penjelasan Pj Bupati Lembata

Secara terpisah, Marsianus mengakui bahwa tim Pemda bekerja sangat lamban dalam membuat SK. Oleh sebab itu, ia berharap agar SK Bupati akan diterbitkan secepatnya.

"Saya suruh mereka rancang SK-nya tapi alasan ini itu. Harus bisa buat (SK), kita buat itu untuk masyarakat, bukan kita mau dapat satu rupiah dari situ. Kan tidak," katanya kepada wartawan di Lembata, Rabu (10/5/2023).

Marsianus ingin masyarakat Lembata membeli BBM subsidi dengan harga yang wajar.

Dengan adanya SK, maka Polres bisa melakukan penindakan terhadap para pengecer yang menjual BBM subsidi dengan harga mahal.

Baca juga: Tangki BBM Traktor Terbakar lalu Meledak, 1 Pekerja Perkebunan di OKU Timur Tewas, 2 Luka Parah

Selain itu masyarakat juga bisa membeli BBM subsidi dengan harga yang terjangkau seperti di daerah lain.

Sayangnya, tambah Marianus, tim di pemerintah daerah masih sangat lamban menyiapkan regulasi tersebut.

"Ini sudah bertahun-tahun, nah hari ini Kapolres yang baru datang mau beres (masalah BBM). Kenapa pemerintah tidak dukung dengan kita buat regulasi yang bisa selesaikan masalah BBM," ucapnya.