Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Himpunan Pramuwisata Sebut Kebijakan Naikkan Tarif Pemandu Wisata TN Komodo Gegabah

Kompas.com - 19/04/2023, 19:35 WIB
Serafinus Sandi Hayon Jehadu,
Krisiandi

Tim Redaksi

SIKKA, KOMPAS.com - Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Nusa Tenggara Timur (NTT) Agus Bataona menanggapi polemik penetapan tarif baru jasa pemandu wisata di Taman Nasional Komodo oleh PT Flobamor selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) NTT.

Adapun tarif baru itu telah ditetapkan dalam surat keputusan direksi nomor 01/SK.FLB/III/2023, pemberlakuan tarif baru itu mulai, Sabtu (15/4/2023).

Agus menilai, tarif baru yang ditetapkan belum memiliki dasar hukum yang kuat seperti peraturan daerah (perda) atau surat keputusan (SK) bersama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kemenparekraf.

Baca juga: Menparekraf Tanggapi Kenaikan Tarif Pemandu Taman Nasional Komodo

Bahkan, kata Agus, Pergub NTT nomor 85 tahun 2022 saja telah dicabut, karena menurut KLHK pergub itu bukan merupakan bentuk pelimpahan wewenang pengelolaan kawasan konservasi TN Komodo.

Menurut Agus, tarif pemandu wisata ke TN Komodo bisa dinaikkan tapi harus wajar. Agus mengatakan, yang paling penting dikomunikasikan terlebih dahulu ke publik.

Bagi Agus, penetapan kenaikan tarif jasa pemandu wisata gegabah. 

"Tidak dengan diam-diam dan akhirnya merusak iklim pariwisata NTT, apalagi jelang penyelenggaraan KTT ASEAN di Labuan Bajo. Untuk kedua kalinya kami kecewa terhadap keputusan gegabah direksi PT Flobamor," ujar Agus saat dihubungi, Rabu (19/4/2023).

Pada prinsipnya, lanjut Agus, HPI mendukung implementasi program sistim online booking, carrying capacity, dan peningkatan sarana prasarana yang ramah lingkungan di laut maupun di kawasan TN Komodo.

Namun pihaknya menilai hingga saat ini PT Flobamor hanya sibuk mengutak atik mencari cara agar mendapat hasil dari kerja sama dengan pihak BTN Komodo.

"Kami berharap wakil rakyat di DPR RI maupun DPRD Provinsi NTT dalam waktu dekat memanggil para menteri terkait, otoritas BTN Komodo, Gubernur NTT, direksi PT Flobamor untuk menyelesaikan carut marut sepak terjang perusahaan daerah dan kinerja BTN Komodo selama ini," pintanya.

Baca juga: Pelaku Wisata Labuan Bajo Minta Tarif Baru Naturalist Guide di TN Komodo Disosialisasikan Sebelum Diberlakukan

Sebelumnya dalam surat tersebut, PT Flobamor menyebut, penetapan tarif jasa pelayanan wisata alam meliputi hal-hal yang berkaitan dengan informasi, pemanduan, perjalanan trekking, bird watching, sport fishing, syuting film, fotografi, penelitian, dan wisata perjalanan malam minat khusus.

Direktur Operasional PT Flobamor, Abner Ataupah mengatakan, penerapan tarif pemandu akan perlahan mulai diterapkan pada pembelian paket wisata di aplikasi INISA sejak dikeluarkannya surat keputusan tersebut yakni Jumat (24/3/2023).

Sementara itu, secara keseluruhan tarif tersebut akan diterapkan mulai Sabtu (15/4/2023) baik melalui pembelian lewat aplikasi INISA maupun pembelian secara offline.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

4 Kapal Ikan Terbakar di Pelabuhan Cilacap

4 Kapal Ikan Terbakar di Pelabuhan Cilacap

Regional
Kisah Adi Latif Mashudi, Petani Milenial Blora yang Sempat Kerja di Korea Selatan (Bagian 2)

Kisah Adi Latif Mashudi, Petani Milenial Blora yang Sempat Kerja di Korea Selatan (Bagian 2)

Regional
Dibutakan Dendam, Suami Siri di Semarang Tusuk Istri di Rumah Majikan

Dibutakan Dendam, Suami Siri di Semarang Tusuk Istri di Rumah Majikan

Regional
Airin dan Mantan Bupati Pandeglang Daftar Jadi Bacagub Banten lewat PDI-P

Airin dan Mantan Bupati Pandeglang Daftar Jadi Bacagub Banten lewat PDI-P

Regional
Polres Siak Pasang Stiker 'Cahaya' pada Truk di Jalan Tol Permai

Polres Siak Pasang Stiker "Cahaya" pada Truk di Jalan Tol Permai

Regional
2 Residivis Jambret di 7 TKP Diringkus di Pekanbaru

2 Residivis Jambret di 7 TKP Diringkus di Pekanbaru

Regional
10.700 Vaksin Hewan Penular Rabies Diperkirakan Tiba di Sikka Awal Mei

10.700 Vaksin Hewan Penular Rabies Diperkirakan Tiba di Sikka Awal Mei

Regional
Bermesraan, 4 Pelanggar Syariat Islam di Banda Aceh Dicambuk 17 Kali

Bermesraan, 4 Pelanggar Syariat Islam di Banda Aceh Dicambuk 17 Kali

Regional
Bupati HST Minta Kader PKK Tingkatkan Sinergi dengan Masyarakat dan Stakeholder

Bupati HST Minta Kader PKK Tingkatkan Sinergi dengan Masyarakat dan Stakeholder

Regional
Bupati Ipuk Raih Satyalancana, Pemkab Banyuwangi Jadi Kabupaten Berkinerja Terbaik se-Indonesia 

Bupati Ipuk Raih Satyalancana, Pemkab Banyuwangi Jadi Kabupaten Berkinerja Terbaik se-Indonesia 

Regional
RSUD dr R Soetijono Blora Luncurkan “Si Sedap”, Bupati Arief: Lakukan Terus Inovasi dan Terobosan Layanan kesehatan

RSUD dr R Soetijono Blora Luncurkan “Si Sedap”, Bupati Arief: Lakukan Terus Inovasi dan Terobosan Layanan kesehatan

Regional
Skenario Golkar, Siap Jadi Wakil jika Bambang Pacul Maju di Pilkada Jateng 2024

Skenario Golkar, Siap Jadi Wakil jika Bambang Pacul Maju di Pilkada Jateng 2024

Regional
Kisah Adi Latif Mashudi, Tinggalkan Korea Selatan Saat Bergaji Puluhan Juta Rupiah demi Jadi Petani di Blora (Bagian 1)

Kisah Adi Latif Mashudi, Tinggalkan Korea Selatan Saat Bergaji Puluhan Juta Rupiah demi Jadi Petani di Blora (Bagian 1)

Regional
Bawaslu Bangka Belitung Rekrut 141 Panwascam, Digaji Rp 2,2 Juta

Bawaslu Bangka Belitung Rekrut 141 Panwascam, Digaji Rp 2,2 Juta

Regional
Polemik Bantuan Bencana di Pesisir Selatan, Warga Demo Minta Camat Dicopot

Polemik Bantuan Bencana di Pesisir Selatan, Warga Demo Minta Camat Dicopot

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com