Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diperiksa BPK, Ketua DPRD Batam: Tak Ada Perjalanan Dinas Fiktif, yang Betul Hutang Tiket

Kompas.com - 16/03/2023, 21:48 WIB
Hadi Maulana,
Reni Susanti

Tim Redaksi

BATAM, KOMPAS.com – Sejumlah anggota DPRD Batam diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus penggelapan uang tiket perjalanan DPRD Kota Batam Januari-Mei 2016.

Dalam pemeriksaan, BPK didampingi penyidik dari Satreskrim Polresta Barelang.

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto mengatakan, kasus ini bukanlah perjalanan dinas fiktif anggota DPRD Batam pada Januari-Mei 2016.

Baca juga: Diperiksa BPK Kepri, Belasan Mantan Anggota DPRD Batam Datangi Mapolresta Barelang

Namun kasus ini merupakan hutang terkait tagihan tiket perjalanan dinas yang belum dibayarkan Sekretariat DPRD kepada pihak travel.

“Jadi tidak ada perjalanan fiktif, semua kegiatan kami lakukan, yang ada tagihan tiket perjalanan dinas yang belum dibayarkan Sekretariat DPRD kepada pihak travel,” kata Nuryanto ditemui di DPRD Batam, Kamis (16/3/2023).

Pria yang akrab disapa Cak Nur ini menambahkan, pembayaran tiket perjalanan dinas para anggota DPRD merupakan kewenangan Sekwan.

Baca juga: Dilaporkan Hilang, Siswi SMK di Batam Ternyata Dicabuli Pacarnya Berkali-kali

Sementara anggota termasuk pimpinan cuma menerima uang saku dan uang representatif.

“Temuan ini sudah disampaikan BPK dan sudah ditindak lanjuti. Bahkan laporan BPK, disuruh lakukan perbaikan karena belum bayar dan harus dibayarkan. Katanya sudah dicicil, dari Rp 1 miliaran, sekarang tinggal Rp 600 juta,” papar Cak Nur.

Untuk pemeriksaan, dilakukan di Mapolresta Barelang dan DPRD Batam. Pemeriksaan pun dilakukan tertutup di ruang Sekretariat DPRD Kota Batam.

“Kami hanya diminta sebagai saksi, di mana pemeriksaan itu dilakukan sejak hari ini, besok, dan kemudian lanjut Senin (20/3/2023) mendatang,” tutur Cak Nur.

Anggota DPRD Batam dari Fraksi PDIP, Udin P Sihaloho mengatakan, permasalahan yang dimaksud terkait tagihan tiket pesawat perjalanan dinas yang belum dibayar ke pihak travel.

“Ini masalah tiket sebenarya bukan perjalanan fiktif. Jadi perjalanan itu memang ada kami lakukan. Hanya saja tiket yang kami pakai itu seharusnya dibayar oleh pihak Sekwan, namun hingga saat ini belum dibayarkan, Sekwan kala itu Pak Mzk inisialnya,” ungkap Udin.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Bernufus Budi Hartono mengatakan, kasus ini diketahui setelah pihaknya menerima laporan dari BPK Kepri.

BPK menemukan, adanya oknum yang melakukan penggelapan uang perjalanan dinas anggota DPRD Batam di Januari-Mei 2016 lalu.

Budi juga meluruskan, bahwa dalam kasus ini anggota DPRD Batam di 2016 hanyalah sebagai saksi.

Sebab terungkapnya kasus ini setelah BPK Kepri mendapati temuan dari salah satu agen perjalanan yang mengurus perjalanan anggota DPRD di 2016. Agen travel mengaku adanya tunggakan pembayaran perjalanan dinas pada Januari-Mei 2016. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mereka yang Pergi dan Datang di Balik Kemegahan IKN

Mereka yang Pergi dan Datang di Balik Kemegahan IKN

Regional
Harga Daging Sapi di Pasar Kebumen Naik Jelang Idul Fitri

Harga Daging Sapi di Pasar Kebumen Naik Jelang Idul Fitri

Regional
Penerimaan Bintara Polisi di Papua, Ada Kuota Khusus untuk Anak Kepala Suku

Penerimaan Bintara Polisi di Papua, Ada Kuota Khusus untuk Anak Kepala Suku

Regional
Terungkap Asal Puluhan Senjata Api di Bandung, Dititipi Suami yang Ditahan di Lapas Cipinang

Terungkap Asal Puluhan Senjata Api di Bandung, Dititipi Suami yang Ditahan di Lapas Cipinang

Regional
Pesta Sabu dengan Temannya, Caleg Gagal Asal Pati Diringkus Polisi

Pesta Sabu dengan Temannya, Caleg Gagal Asal Pati Diringkus Polisi

Regional
Banjir Demak Berangsur Surut, Ribuan Orang Tinggalkan Pos Pengungsian

Banjir Demak Berangsur Surut, Ribuan Orang Tinggalkan Pos Pengungsian

Regional
Kualitas Rendah, Beras Lokal di Kebumen Kurang Diminati meski Harganya Turun

Kualitas Rendah, Beras Lokal di Kebumen Kurang Diminati meski Harganya Turun

Regional
Diduga Hendak Perang Sarung, Puluhan Pelajar di Demak Diamankan Polisi

Diduga Hendak Perang Sarung, Puluhan Pelajar di Demak Diamankan Polisi

Regional
SPBU di Jalan Utama Kabupaten Semarang Diperiksa untuk Mencegah Kecurangan

SPBU di Jalan Utama Kabupaten Semarang Diperiksa untuk Mencegah Kecurangan

Regional
Peringati Jumat Agung, Remaja di Magelang Rasakan Penyaliban Yesus

Peringati Jumat Agung, Remaja di Magelang Rasakan Penyaliban Yesus

Regional
Aktivitas Gunung Marapi Meningkat, Wagub Audy Minta Warga Waspada

Aktivitas Gunung Marapi Meningkat, Wagub Audy Minta Warga Waspada

Regional
Jalan Rusak Pasca Banjir di Demak Ditargetkan Rampung Sebelum Lebaran

Jalan Rusak Pasca Banjir di Demak Ditargetkan Rampung Sebelum Lebaran

Regional
Sebelum Bunuh Mantan Anak Buah, Bos Madu di Banten Konsumsi 10 Pil Koplo

Sebelum Bunuh Mantan Anak Buah, Bos Madu di Banten Konsumsi 10 Pil Koplo

Regional
Depresi Hamil di Luar Nikah, Remaja Putri di Jepara Bekap dan Buang Bayinya ke Sungai

Depresi Hamil di Luar Nikah, Remaja Putri di Jepara Bekap dan Buang Bayinya ke Sungai

Regional
Harvey Moeis Jadi Tersangka, Kasus Bermula dari Anjloknya Ekspor PT Timah Tbk

Harvey Moeis Jadi Tersangka, Kasus Bermula dari Anjloknya Ekspor PT Timah Tbk

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com