Pemerintah Norwegia Alokasikan Dana Cerdas Iklim 10 Juta Dollar AS Bantu Pelatihan 1.230 Petani Sawit di Kukar

SAMARINDA, KOMPAS.com – Kementerian Iklim dan Lingkungan Norwegia bakal mengalokasikan bantuan dana cerdas iklim (climate smart fund) senilai Rp 10 juta dollar AS untuk peningkatan tata kelola desa dan pendampingan petani sawit dua kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

“Dari total dana itu, 40 persen dialokasikan untuk bangun tata kelola desa, peningkatan kapasitas petani, pelatihan, sertifikasi, dan sebagainya. Sementara, 60 persennya untuk peningkatan produktivitas petani sawit jangka panjang,” ungkap Chief Executive Officer (CEO) Abler Nordic, Arthur Sletteberg saat kunjungan bersama rombongan delegasi Kedutaan Besar Norwegia ke kantor Bupati Kukar, Tenggarong, Selasa (7/3/2023).

Dua kecamatan terpilih sebagai penerima program ini, yakni Kecamatan Tabang dan Kembang Janggut, karena dinilai memiliki hutan tropis yang masih bagus.

Baca juga: Indonesia Bakal Punya Bursa Sawit Juli 2023

Arthur menjelaskan alokasi dana bantuan pelatihan bagi petani tersebut, dalam rangka membantu masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk peningkatan kesejahteraan, agar bisa mengantisipasi upaya perambahan kawasan hutan dan lainnya. Semua itu bertujuan, mengurangi emisi karbon di Indonesia.

Proyek ini dikembangkan dengan skema kolaborasi, baik petani, koperasi, hingga perusahaan sawit yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut, juga Pemkab Kukar. Prinsipnya, kata Arthur, semua pihak harus bisa saling menguntungkan dalam kerjasama ini agar bisa berkelanjutan.

“Ini satu kolaborasi multi pihak, bagaimana kita membangun platform bersama untuk kerjasama. Ada pendonor, ada petani, ada perusahaan sawit sebagai penanggungjawab transaksi jual beli, ada pemerintah daerah sehingga tercipta rantai pasok,” terang dia.

Sebanyak 1.230 petani sawit dari tiga desa yakni di Desa Muai, Desa Perdana, Desa Kembang Janggut dan Desa Kelekat, sudah mendapat pelatihan budidaya sawit melalui program tersebut.

Pelatihan juga menyasar ke koperasi untuk sertifikasi, pembuatan demo plot peremajaan kebun kelapa sawit swadaya, serta persiapan akses modal kerja jangka panjang dan pinjaman peremajaan kebun kelapa sawit.

Lantas, mengapa mengandeng perusahaan sawit dan mengembangan kebun kelapa sawit? Bukankah kelapa sawit sebagai salah satu faktor pemicu hilangnya kawasan hutan di Kaltim, karena pembukaan kebun secara masif?

Baca juga: Sawit Jadi Komoditas Penting, Gapki Didorong Wapres Dukung Program PSR

“Kami juga mendengar bagaimana kelapa sawit mendesak penggunaan lahan di kawasan hutan. Tapi, ini sesuatu yang kompleksitas dan tidak bisa hanya satu pihak menyelesaikan. Tapi perlu banyak pihak otoritas untuk menyelesaikan secara bersama-sama,” jawab Arthur.

Kehadiran pihaknya di dua kecamatan tersebut, lanjut dia, ingin meningkatakan kualitas kehidupan petani swadaya dan warga yang ada di desa.

Dengan begitu, warga desa bisa meningkatkan nilai tambah juga pengetahuan, dalam optimalisasi lahan yang tak produktif. Hal ini tentu bukan hanya mengurangi tekanan terhadap hutan, tapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Baca juga: Dongkrak Produktivitas, Kebun Kelapa Sawit Rakyat Bakal Diremajakan

Sekda Kukar Sunggono mengatakan selama ini para petani di dua kecamatan tersebut memiliki permasalahan seperti keterbatasan alat produksi, pengetahuan, modal dan lainnya sehingga berpengaruh terhadap jumlah produksi.

Pun keterbatasan pengetahuan dalam optimalisasi penggunaan lahan yang tak produktif. Dengan dukungan pendanaan dari pemerintah Norwegia ini, kata dia, paling tidak bisa membantu keresahan yang selama ini dialami petani sawit di dua kecamatan tersebut.

“Di situ ada (petani sawit) yang garap lahan sendiri dan ditanami sawit, dan ada juga yang diplasmakan (kerjasamakan) dengan PT REA Kaltim (perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di sekitar wilayah dua kecamatan itu),” ungkap Sunggono usai menerima rombongan.