Sutarmidji Pastikan Tak Akan Kembali Maju jika Gubernur Dipilih DPRD, Ini Alasannya

PONTIANAK, KOMPAS.com – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji memastikan tidak akan mencalonkan diri kembali jika jabatan gubernur dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

“Kalau nanti pemilihan gubernur lewat DPRD, saya pastikan tidak maju. Kalau pemilihan langsung saya maju,” kata Sutarmidji saat memberikan kuliah umum dalam bedah buku berjudul "Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993-1999" di Auditorium Untan Pontianak, Jumat (17/2/2023).

Baca juga: Selama Sutarmidji Jadi Gubernur, Tak Akan Mau Berhubungan Sama Perusahaan Sawit

Menurut Sutarmidji, pemilihan kepala daerah, gubernur melalui DPRD mengkhianati perjuangan reformasi.

“Nanti saya dianggap menghianakati perjuangan reformasi, sebab dulu sudah sulit-sulit memperjuangkan reformasi, sekarang kita jangan mau jadi bagian untuk (merusak) itu,” ucap Sutarmidji.

Dalam kesempatan tersebut, Sutarmidji mengajak seluruh mahasiswa mengawal amanah reformasi untuk Indonesia yang lebih baik.

Mahasiswa, ujar Sutarmidji, jangan berdiam diri dari hal-hal yang menyimpang dari roh reformasi.

“Tapi saya ingatkan, pahami dulu aturan-aturan, baru bergerak. Kita harus berjalan dan bergerak sesuai aturan, supaya tidak konyol,” ungkap Sutarmdiji.

Baca juga: Kisah Gubernur Sutarmidji Usir 20 Pengusaha Sawit dari Pertemuan Soal Banjir: Mereka Cuma Cari Kaya

Usul menghapus pemilihan gubernur secara langsung awalnya dikemukakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang menilai perebutan kursi gubernur membuat masyarakat terbelah.

Belakangan, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo juga mengusulkan agar gubernur ditunjuk oleh pemerintah pusat.

“Saya pribadi dan kawan-kawan (berpendapat), enggak terkait dengan kelembagaan, ya, enggak terkait MPR enggak terkait DPR, sebaiknya memang gubernur ditunjuk mewakili pemerintah pusat,” kata Bamsoet, Minggu (5/2/2023).

Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai sah-sah saja bila muncul wacana agar gubernur tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi melalui DPRD atau ditunjuk oleh presiden.

Menurut Ma'ruf, wacana tersebut semestinya dibiarkan saja berkembang karena nanti akan dibahas oleh DPR. "Sekarang muncul lagi bahwa tidak perlu dipilih langsung, ditunjuk oleh presiden, ada juga wacana muncul dipilih oleh DPRD, saya kira biar saja wacana itu berkembang nanti ada pembicaraan di DPR," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Gresik, Selasa (7/2/2023).

Ma'ruf mengatakan, perdebatan soal metode pemilihan gubernur sebenarnya sudah lama muncul tetapi sempat menghilang. Ia menilai, perdebatan tersebut sebaiknya diserahkan kepada para ahli karena mereka yang mengetahui mekanisme apa yang paling cocok diterapkan.

"Nanti mana yang terbaik saja, nanti para ahli akan membicarakan, apakah memang lebih baik tidak dipilih, atau dipilih oleh DPRD, atau ditunjuk oleh presiden sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah," kata Ma'ruf.