Warga di Lombok Tengah Kembali Berdemonstrasi, Minta Kades yang Lecehkan Perempuan Mundur

LOMBOK TENGAH, KOMPAS.com - Warga Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), kembali berdemonstrasi di Kantor Desa Ungga, Senin (13/2/2023). Demo itu terkait dugaan pelecehan seksual oleh Kepala Desa Ungga Suasto terhadap perempuan berinisial A (19).

"Hari ini kita kembali melakukan aksi karena sampai detik ini Kepala Desa Ungga belum bisa membuktikan dirinya bukan yang melakukan chat (cabul) kepada korban A," kata Koordinator Aksi, Apriadi Abdi Negara.

Abdi bersama warga lainnya meminta agar Kades Ungga mundur dari jabatannya, mengingat kelakuannya telah merendahkan martabat perempuan.

Baca juga: Banjir Bandang Lombok Barat, 1 Anak Meninggal, Ratusan KK Terdampak

"Kepala desa ini harus mengundurkan diri dari jabatan karena ini meresahkan warga. Karena perbuatan tercela pelecehan itu tidak boleh dilakukan oleh pemimpin," kata Abdi.

Massa aksi kecewa setelah mengetahui kades tidak berada di kantor dengan alasan mempunyai kegiatan di luar.

Baca juga: Rumah Warga di Lombok Barat Rusak Tertimpa Tanah Longsor

"Hari ini kades tidak hadir, tidak ada di kantor, alasannya ada kegiatan forum pertemuan, tapi itu jam 1, kita datang di sini jam 10.00 Wita, ini hanya alasan untuk menghindari tuntutan massa," kata Abdi.

Abdi mengungkapkan, dalam waktu dekat korban akan pulang dari Arab Saudi untuk melaporkan kasus dugaan pelecehan yang dilakukan oleh kades.

"Sekitar dua minggu ini korban akan pulang, dan dia sendiri akan ikut aksi dan melakukan pelaporan ke Direktorat Kriminal Khusus Polda NTB," kata Abdi.

Dugaan pelecehan tersebut diduga dilakukan Kades Ungga kepada A yang saat ini sedang berada di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). Pelecehan itu diduga dilakukan melalui pesan WhatsApp.

"Aksi ini dilakukan terkait perlakuan kepala desa (Ungga) yang melakukan WhatsApp istrinya warga Ungga inisial K. Jadi korban A ini diminta untuk memperlihatkan kemaluannya," kata Abdi.

Abdi menilai tindakan kades tersebut telah merusak harga diri perempuan dan tidak pantas dilakukan terlebih seorang pemimpin desa.