Tersangka Korupsi E-KTP di Seram Bagian Barat Diserahkan ke Kejaksaan

AMBON,KOMPAS.com - Seorang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Dinas Dukcapil kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, pada 2018, diserahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri setempat.

Penyerahan tersangka dilakukan tim penyidik unit Tipidter Satreskrim Polres Seram Bagian Barat di Kantor Kejari Seram Bagian Barat, Senin (30/1/2023).

Baca juga: Sopir Angkot Keluhkan Transportasi Online, Pj Wali Kota Ambon Koordinasi dengan Pemprov Maluku

Adapun tersangka pengadaan peralatan perekaman e-KTP yang diserahkan ke JPU merupakan seorang wanita berinisial CMS (49), pemilik CV DG.

Sebelumnya, pada Kamis (26/1/2023), tim penyidik telah menyerahkan tersangka DA (60), mantan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Seram Bagian Barat kepada JPU.

Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Dennie Andreas Dharmawan mengatakan, penyerahan tersangka CMS dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap (P21) oleh JPU Kejari SBB.

Berkas perkara tersangka dinyatakan P21 berdasarkan Surat dari Kepala Kejari Seram Bagian Baray Nomor: B -346/Q.1.16/Fd.1/11/2022, tertanggal 10 November 2022.

Kemudian dilakukan pengiriman tersangka dan barang bukti Nomor: R/118/I/Res.3.3/ 2023, pada 30 Januari 2023.

"Kasus ini dilaporkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-A/15/II/2021/MALUKU/RES SBB, tanggal 8 Februari 2021," kata Andreas.

Setelah tersangka dan barang bukti diserahkan kepada JPU, maka kasus tersebut dinyatakan selesai ditangani penyidik kepolisian.

"Selanjutnya tersangka akan berproses dengan JPU hingga di pengadilan," tambahnya.

Untuk diketahui, CMS ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.

Berdasarkan hasil audit kerugian negara dari BPKP Maluku, pengadaan peralatan perekaman e-KTP pada Dinas Dukcapil SBB Tahun 2018 telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 602 juta.

Baca juga: Curi Uang Rp 30 Juta dari Tempat Pembuatan Tahu Milik Polisi, Pria di Maluku Tengah Ditangkap

Adapun tersangka dijerat Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. 

Subsider Pasal 3  juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.