ASN Kemenkumham Jateng yang Kampanye Saat Pemilu Bisa Dipecat

PURWOKERTO, KOMPAS.com - Menjelang tahun politik, pegawai Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Jawa Tengah berikrar menjaga netralitas. Ikrar tersebut dilakukan di sela acara Refleksi Akhir Tahun Kemenkumham Jateng di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (21/12/2022).

"Kami menyatakan netral dalam pemilu, artinya tidak ikut mendukung dan mengakampanyekan calon tertentu," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jateng Yuspahruddin kepada wartawan, seusai acara.

Yuspahruddin mengatakan, pegawai yang terbukti tidak netral akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Baca juga: Pernah Ada Kampanye di Rumah Ibadah, Kota Semarang Masuk Kategori Rawan Tinggi Pemilu 2024

"Bagi yang melanggar tentu akan diberikan hukuman disiplin sesuai kesalahannya. Paling ringan teguran lisan, yang paling berat sampai ke pemberhentian," tegas Yuspahruddin.

Pemberhentian, kata Yuspahruddin, diberikan bagi pegawai yang terbukti ikut mengkampanyekan calon tertentu.

"Kalau dengan jelas-jelas berkampanye pilih ini, pilih itu, padahal sudah jelas-jelas larangannya, bisa sampai diberhentikan," ujar Yuspahruddin.

Dalam acara tersebut, juga diberikan penghargaan terhadap unit pengelola teknis (UPT) di lingkungan Kemenkumham Jateng.

Yuspahruddin mengatakan, refleksi akhir tahun ini sebagai evaluasi berbagai program untuk perbaikan tahun depan.

"Apa saja yang sudah dilakukan dan apa saja yang belum tuntas. Dan dari banyak hal yang sudah dilakukan, beberapa di antaranya mendapat penghargaan dari Menteri Hukum dan Ham," ujar Yuspahruddin.