Upaya Melepaskan Diri dari Penambang Emas Ilegal di Jambi, dari Bertani Kakao hingga Padi

JAMBI, KOMPAS.com - Kawasan hutan di Jambi awalnya 3,8 juta, telah menyusut menjadi 2,1 juta hektar karena penambangan emas ilegal.

Dari kawasan hutan tersisa yang memiliki tutupan hutan, menurut analisis citra satelit yang dilakukan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, hanya 900 ribu hektar atau 18 persen dari wilayah Provinsi Jambi.

Perubahan tutupan hutan ini berkontribusi pada tingginya laju aliran air di permukaan tanah ketika hujan.

Baca juga: Alih Fungsi Lahan Pertanian Jadi Tambang Emas, Jambi Defisit Beras

“Ini tentu menyumbang sedimen yang sangat tinggi di Sungai Batanghari, sehingga terjadi pendangkalan. Kondisi menyebabkan sungai sangat mudah meluap di musim hujan. Serta menyebabkan sungai mudah kekeringan ketika musim kemarau karena mata air yang menuju sungai makin sedikit seiring dengan hilangnya hutan,” ungkap Manager Komunikasi Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Rudi Syaf.

Tidak hanya itu, kerusakan ekosistem di wilayah Jambi terus berlangsung akibat belum terkendalinya aktivitas penambangan emas illegal di alur dan sempadan sungai, termasuk ke wilayah hulu.

Untuk itu, menurutnya untuk memulihkan Sungai Batanghari, perlu segera dilakukan pemulihan ekologi daerah tangkapan air dan sempadan sungai.

Caranya dengan menertibkan seluruh penambangan emas illegal, dan yang paling penting adalah mencarikan sumber ekonomi bagi masyarakat yang selama ini telah terjerat iming-iming tambang.

Jadi penambang emas ilegal karena terjebak ekonomi

Pada awalnya tambang emas illegal bukanlah kegiatan masyarakat. Namun, mereka terjebak iming-iming pemodal yang menjanjikan bagi hasil yang menggiurkan.

“Ini terjadi ketika harga komoditi utama masyarakat Jambi yaitu karet sangat rendah, sehingga banyak yang ambil jalan pintas untuk menggubah ekonomi mereka, termasuk menerima tawaran-tawaran ilegal,”katanya.

Rudy yakin bahwa penambangan emas ilegal tidak murni dari masyarakat karena kegiatan ini membutuhkan modal besar.

KOMPAS.com/SUWANDI Petani dan penyuluh pertanian di Jambi yang menunjukkan hasil panen yang mengalami penurunan karena terdampak aktivitas penambangan emas ilegal.

Penambangan memerlukan alat berat dengan biaya sewa sekitar Rp 100 juta per bulan untuk satu unit. Sementara itu, setiap beroperasi membutuhkan BBM 300 liter/hari,

Modal lain untuk membeli bahan kimia seperti merkuri, sianida, boraks dan soda api juga memerlukan kocek yang banyak, bisa sampai puluhan juta Rupiah.

Sebab itu, menurut KKI Warsi yang bekerja untuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat terus berusaha membangun kesadaran bersama tentang pengelolaan kawasan secara berkelanjutan dan mengembangkan sumber ekonomi baru.

Salah satunya adalah sebagaimana yang dikembangkan di landskap Bukit Bulan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun. Daerah ini belakangan dijamah penambangan emas ilegal bahkan sudah masuk ke wilayah hutan dan hulu-hulu sungai di daerah yang berada di hulu Sungai Limun ini.

“Kita mencoba menganalisis apa yang menyebabkan masyarakat mudah tergiur, rupanya ada persoalan sumber ekonomi yang tidak terpenuhi ketika karet yang menjadi komoditi utama harganya murah,” kata Rudi.