Bunga Bangkai Raksasa Setinggi 4 Meter Mekar di Agam Sumbar

KOMPAS.com-Bunga bangkai raksasa (Amorphophallus titanum) ditemukan mekar dalam kebun pinang warga di Jorong Sitingkai, Nagari Koto Rantang, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar Ardi Andono mengatakan, bunga itu punya tinggi 4,35 meter dan lebar lebih dari 1 meter.

Bunga pertama kali diketahui oleh pemilik kebun sekitar dua pekan lalu. Tumbuhan itu sempat dikira tunggul kayu sisa pembersihan kebun.

Baca juga: Lebih 10 Bunga Bangkai Tumbuh Liar di Cileunyi, Kabupaten Bandung

Informasi tersebut diteruskan kepada Heru Nofriandi yang juga aktivis perlindungan dan pemerhati tumbuhan langka.

"Temuan itu juga dilaporkan kepada BKSDA melalui Resor Konservasi Wilayah II Maninjau," kata Ardi di Lubukbasung, Senin (5/12/2022), seperti dilansir Antara.

Tumbuhan ini adalah jenis bunga bangkai raksasa yang dilindungi.

Pada saat ditemukan dalam kondisi mekar sempurna pada hari pertama.

Baca juga: Bunga Bangkai Bermekaran Dalam Halaman Sekolah di Cianjur

Bunga tersebut akan mekar sempurna sampai dengan membusuk dengan rentang waktu 7-10 hari.

Bunga bangkai sendiri diketahui mengalami dua fase, yaitu fase vegetatif atau berdaun yang ditandai dengan adanya batang dan daun serta berlangsung sampai dengan dua tahun, dan fase generatif atau berbunga yang berlangsung selama 7-10 hari.

"Berbeda dengan tumbuhan bunga Rafflesia Arnoldii yang disebut bunga berumah dua, bunga bangkai adalah bunga berumah satu yang memiliki bunga jantan dan betina," katanya.

Baca juga: Bunga Bangkai Tumbuh di Pekarangan Warga di Tasikmalaya, Keluarkan Bau Menyengat Tiap Sore

Saat ini sudah ada empat jenis bunga bangkai yang ditemukan di wilayah Agam, yakni Amorphophallus titanum, Amorphophallus gigas, Amorphophallus paoeniifolius, dan Amorphophallus variabilis.

Bunga bangkai termasuk puspa yang dilindungi menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Menteri LHK Nomor 106 Tahun 2018.