Gubernur Kaltara Pastikan Pemerintah Hadir Tangani Masalah Harga Udang

KOMPAS.com – Gubernur Kalimatan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang memastikan kehadiran pemerintah dalam menangani stabilitas harga udang.

Hal itu terjadi karena keadaan global yang berdampak besar terhadap penurunan harga udang.

“Agenda ini bentuk perhatian pemerintah dan wujud kehadirannya di tengah masyarakat dalam memberikan solusi stabilisasi harga udang. Saya pastikan tetap berpihak kepada masyarakat,” ungkap Zainal dalam keterangan pers yang diterima kompas.com, Jumat (11/11/2022).

Perkataan tersebut disampaikan oleh Zainal Arifin pada saat memimpin rapat Tindak Lanjut Stabilisasi Harga Udang di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Selasa (8/11/2022).

Menurutnya, salah satu komoditas utama yang dapat diandalkan di Kaltara adalah udang. Sebab, udang dinilai sumber daya alam (SDA) yang potensial ada di sektor perikanan.

“Bahkan bila dibandingkan dengan daerah lain persebaran 57,56 persen dengan potensi peningkatan devisa eksisting Rp 2,2 triliun pada 2018. Kita targetkan pada 2023 dapat mencapai Rp 6,8 triliun,” ujar Zainal.

Baca juga: Tekan Disparitas Harga di Pedalaman, Pemprov Kaltara Luncurkan SOA Barang ke Krayan

Lanjut Zainal, lapangan usaha industri pengolahan juga dapat terus ditingkatkan, khususnya jenis udang windu atau black tiger. Potensi ini terlihat dengan luas lahan tambak budi daya saat ini mencapai 77 ribu hektar (ha).

“Dengan produksi mulai dari tujuh hingga sembilan ribu ton. Hal tersebut sejatinya merupakan potensi besar bagi sektor perikanan di Kaltara,” ucap Zainal.

Maka dari itu, Zainal meminta agar tim satuan tugas (satgas) yang telah dibentuk oleh Pemprov Kaltara dapat bekerja maksimal agar harga udang dapat segera distabilkan.

“Saya instruksikan agar tim satgas segera melakukan langkah-langkah konkret dalam upaya menstabilkan harga udang,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) Haeru Rahayu mengatakan isu harga udang sangat luar biasa secara global.

Baca juga: Resmikan Acara Pembekalan Kades Se-Kabupaten Nunukan, Gubernur Kaltara Ungkap Harapannya

“Jadi tidak hanya di Kaltara saja. Di Kaltara cukup unik, kami perlu datang untuk berdiskusi mencari solusi agar stabilitas harga udang bisa kita kembalikan. Kita cari benang merahnya dan solusinya bersama-sama. Saya mengapresiasi kepada Pak Zainal yang telah mengundang kami,” ujar Haeru.

Ia mengatakan, Kementerian KP saat ini sedang mengusung amanah target produksi udang. Pemerintah telah menargetkan memenuhi 250 persen nilai ekspor pada 2024 atau dengan jumlah produksi 2 juta ton.

“Untuk itu kami menaruh perhatian besar terhadap harga udang. Mulai hulu hingga hilir yang mana udang windu di Kaltara menjadi primadona,” kata Haeru.

Oleh karenanta, sebut dia, semua pihak harus saling bersinergi baik dari hulu ke hilir. Sebab,  stabilisasi harga udang harus dilakukan secara terintegrasi, tidak bisa secara parsial.

“Harga pokok acuan yang kita keluarkan. Di tata niaga ada supplier. Kalau bisa kita kerja sama dengan supermarket dan minimarket. Ini mungkin metode yang harus kita kolaborasikan dengan profit sharing, sehingga efisiensi harga bisa ditambah,” ujarnya.