Sekitar 70 Rumah Dihantam Banjir Bandang, Ketua DPRD Kota Semarang Minta Pembangunan di Ungaran Dievaluasi

SEMARANG, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang minta pembangunan di Ungaran dan Semarang bagian atas dievaluasi setelah Kota Semarang dihantam banjir bandang.

Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman mengatakan, Semarang bagian atas dan Ungaran, yang masuk wilayah Kabupaten Semarang, perlu adanya evaluasi dalam tata kelola daerah.

"Memang harus ada campur tangan provinsi untuk menyelesaikan permasalah ini," jelasnya saat dikonfirmasi, Jumat (11/11/2022).

Baca juga: Bupati Banyuwangi Sebut Alih Fungsi Lahan Sebabkan Banjir Bandang, PTPN XII: Bukan Saatnya Mencari Kambing Hitam

Selain itu, Ketua DPRD Kota Semarang yang akrab dipanggil Pilus itu juga mengingatkan agar para pengusaha yang berada di Semarang bagian atas dan Ungaran untuk lebih peduli pada lingkungan.

"Pengusaha-pengusaha yang punya bangunan di sana juga harus peduli," ujarnya.

Menurutnya, ada beberapa pengusaha dan pengembang yang tidak mentaati aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

"Memang ini harus saling bahu-membahu," paparnya.

Dia menganggap upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Semarang seperti normalisasi sungai akan sia-sia jika bangunan di wilayah atas tak ditata dengan baik.

"Kawasan-kawasan besar yang ada di daerah itu harus harus menyaipkan embung," ucapnya.

Pilus menambahkan, embung mempunyai banyak manfaat salah satunya seperti meminimalisir debit air yang turun dari hulu ke hilir.

"Embung itu tidak bisa buat maen-maen, seperti Kawasan Industri Candi itu embungnya coba difungsikan," katanya mencontohkan.

Adapun fungsi dari embung yaitu untuk menampung air diwilayah tersebut dan meminimalisir debit air yang turun dari hulu ke hilir.

"Embung itu tidak bisa buat maen-maen, seperti Kawasan Industri Candi itu embungnya coba difungsikan," jelas Pilus mencontohkan.

Baca juga: Diterjang Banjir Bandang, 7 Mobil Hanyut di Sungai Beringin Semarang