Gubernur Sulut Bakal Canangkan Gerakan Makan Ubi, Jagung, dan Pisang

MANADO, KOMPAS.com - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey bakal mencanangkan gerakan makan ubi, jagung dan pisang bagi warga Sulut.

Gerekan ini merupakan upaya menghadapi ancaman krisis global di tahun 2023.

Hal ini disampaikan Olly di paripurna penetapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Sulut tahun 2023, Selasa (8/11/2022).

Baca juga: Gubernur Sulut Minta Warga Tak Ragu Vaksin Booster, Ini Katanya...

Ia mengatakan bahwa anggaran yang baru saja ditetapkan adalah wujud dari ‘sedia payung sebelum hujan'.

"Tadi, saya, Pak Wagub (Steven Kandouw) dan Pak Ketua DPRD (Fransiscus Andi Silangen) berbincang-bincang. Saya katakan bagaimana kalau kita mencanangkan gerakan makan ubi batata, milu (jagung) rebus dan pisang," kata Olly saat memberikan sambutan di ruang rapat paripurna Kantor DPRD Sulut.

Baca juga: Sosok Penjabat Bupati Sangihe Rinny Tamuntuan, Ipar Gubernur Sulut

"Kalau kukis-kukis, apalagi roti itu mahal. Biapong saja pake (pakai) tepung. Tepung itu dari gandum dan gandum diimpor," tambahnya.

Ia mengatakan, masyarakat harus membiasakan diri dalam rangkan keseimbangan dana kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Dukung pemerintah pusat jaga kedaulatan pangan. Kalau ketahanan pangan, semua tersedia. Tapi asal-usul bahan makanannya belum tahu (dari mana). Tapi kalau kedaulatan pangan, kita ada kemandirian karena ekonomi kita ditopang oleh hasil pertanian," ujarnya.

Diketahui, Selasa (8/11/2023), DPRD Sulut menetapkan APBD tahun 2023. Pendapatan APBD induk sebelum penyesuaian sebesar Rp 3.805.645.686.116, mengalami penurunan sebesar Rp 24.286.237.000 dengan dilakukan penyesuaian menjadi Rp 3.781.359.449.116.

Di mana, anggaran pendapatan diambil dari pendapatan asli daerah (PAD) baik sebelum dan sesudah penyesuaian Rp 1.517.048.381.116. Kemudian pendapatan dana transfer sebelum dan sesudah penyesuaian Rp 2.288.597.305.000.

Sedangkan untuk anggaran belanja APBD 2023 ditetapkan Rp 3.486.603.060.424 atau mengalami penurunan setelah penyesuaian dana transfer daerah menjadi Rp 3.462.316.823.424.