Jelang Pemilu 2024, Pentingnya Prebunking Bentuk Imunitas Masyarakat dari Penyebaran Hoaks

KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyebut potensi penyebaran konten hoaks mengalami peningkatan.

Hal ini berkaitan dengan tembusnya angka pemilih pemuda sekitar 60 persen pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan, apabila kondisi ini tidak dikelola dengan baik, maka ancaman dalam penyelenggaraan pemilu semakin besar.

"Tantangannya adalah soal independensi, netralitas, dan integritas. Salah satu cara memastikan demokrasi ke depan sehat, kolaborasi ini yang harus didorong termasuk dengan kejaksaan," jelasnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, kesiapan Kominfo untuk menjaga ruang digital agar tetap bersih dari konten negatif.

Baca juga: Suprapti Sosok Penjual Dawet yang Sebar Hoaks Tragedi Kanjuruhan, Ternyata Kader PSI

Kementerian dan lembaga berupaya memastikan penyelenggaraan Pemilu berlangsung dengan baik agar menghasilkan para pemimpin yang sah atau legitimate.

"Jelang Pemilihan Umum Serentak tahun 2024, Kominfo bersama KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri, Polri, TNI, BSSN, BIN, bahkan Kemenpan RB, mempersiapkan langkah pencegahan dan penanganan ruang digital dengan baik,” ungkapnya.

Tanggapan pengamat

Pengamat Budaya dan Komunikasi Digital dari Universitas Indonesia (UI) Firman Kurniawan mengatakan, bahwa benar menjelang Pemilu 2024 kuantitas dan kualitas hoaks semakin meningkat.

Lantas, pemerintah dalam hal ini Kominfo dapat mencegah penyebaran hoaks itu terjadi dengan melakukan strategi yang disebut Prebunking.

Prebunking adalah upaya pencegahan sebelum disinformasi atau hoaks muncul.

Caranya yaitu dengan membentuk imunitas atau kekebalan pada masyarakat terhadap hoaks atau berita bohong.

"Mekanismenya lewat sosialisasi cara-cara membedakan informasi yang berkualitas dengan informasi yang misinformasi, disinformasi maupun malinformasi termasuk hoaks," ujarnya saat dihubungi via WhatsApp, Jumat (28/10/2022).

Pentingnya cara ini dilakukan agar masyarakat terbiasa untuk tidak terlalu cepat merespons, bahkan menyebarluaskan informasi yang dinilai meragukan.

Baca juga: Jusuf Kalla Nilai Sosok Capres Berpengalaman Pantas Dipilih pada Pemilu 2024

"Informasi tidak bebas kepentingan, terlebih di ruang digital informasi dikendalikan oleh algoritma. Sehingga informasi tak hadir, sebagai cerminan realitas," ujarnya.

Sumber:

Bawaslu.go.id

Kominfo.go.id