Agum Gumelar Harap Polarisasi Pemilu 2024 Tak seperti 2019

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI (IKAL) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar berharap polarisasi pada Pemilu 2024 mendatang tidak seperti pada Pemilu 2019.

Agum menjelaskan selama Pemilu presiden diikuti lebih dari satu pasangan maka polarisasi tetap akan terjadi.

"Saya rasa selama pilihan lebih dari satu pasti ada polarisasi. Tapi kita harapkan polarisasi 2024 tidak seperti pada tahun 2019 sampai terjadi bentrokan," katanya ditemui di Kepatihan, Kota Yogyakarta, Kamis (20/10/2022).

Baca juga: Siap Disanksi DPP PDI-P Usai Dukung Ganjar Maju Capres, FX Rudy: sebagai Poitisi Harus Siap 3B

Dia berharap polarisasi yang terjadi akibat Pilpres 2024 mendatang adalah polarisasi yang dewasa. Dalam artian sifatnya sementara yakni hanya pada saat pemilihan presiden saja.

"Mudah-mudahan polarisasi yang dewasa dalam arti kebebasan memilih dan beda memilih sini sifatnya sementara," kata dia.

Ia menambahkan menjelang Pilpres 2024 yang terpenting adalah memberikan edukasi kepada masyarakat.

"Rakyat pemilih ini punya kewajiban moral, untuk bisa mendewasakan berikan edukasi," kata dia.

Saat ini pihaknya sedang merumuskannya untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada  masyarakat agar lebih dewasa pemilu. Rencananya juga akan bekerja sama dengan sejumlah pihak, salah satunya media. 

"Berdemokrasi salah satu bentuknya beda pilihan wajar tapi dewasa lagi mereka tidak seperti dulu," kata dia.

Dia mengungkapkan bahwa pada pemilu sebelumnya banyak ditemukan politik uang atau money politic, hingga kampanye hitam. Agum mencontohkan seperti pembagian sembako hingga penyebaran pamflet ditemukan saat pilpres 2019 lalu.

"Dulu kan money can buy, pembagian sembako berpengaruh. 2024 lebih dewasa, lebih mengerti kader yang jadi harapan masyarakat bangsa. Tidak lagi dasar tadi money politic dan ini menyangkut masalah kampanye hitam," kata dia.

Selain itu kampanye hitam juga ditemui saat pemilihan gubernur di daerah lain. Kampanye hitam dilakukan dengan cara menyebarkan pamflet yang menghasut para pemilih. Hal ini dapat memperburuk polarisasi di masyarakat.

Baca juga: Ganjar: Capres Apa? Aku Ini PDI Perjuangan

"Contoh satu daerah pilihan gubernur membagikan selebaran seminggu sebelum coblosan keluar isinya 'hati-hati kalau si x jadi gubernur akan terjadi Kristenisasi'. Itu kan sangat tidak mendidik, sangat membuat masyarakat terpolarisasi. Ini yang harusnya kita cegah pada 2024," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPD Ikal-Lemhannas Agus Sartono mengatakan bahwa saat ini Bangsa Indonesia menghadapi lingkungan yang sering dianomimkan dengan volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity (VUCA).

"Kita hidup di era yang sangat volatile-dinamis-fragile. Kurangnya kehati-hatian dalam mengelola satu masalah ibarat memegang gelas yang bisa jadi jatuh dan pecah tercerai berai," ucapnya.