GORONTALO, KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya membuat tiga skenario untuk mengantisipasi munculnya masalah saat penghapusan tenaga honorer pada 2023.
KemenPAN-RB akan memilih satu dari tiga skenario tersebut.
Hal ini menjadi salah satu penyampaian Azwar Anas saat memberikan penghargaan BerAKHLAK Award, pemimpin dan agen perubahan terbaik tingkat Provinsi Gorontalo, di Kota Gorontalo, Jumat (14/10/2022).
“Soal tenaga honorer ini masih kami kaji secara mendalam. Tetapi, kemarin kami akan ada skala prioritas terutama untuk tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Yang lain nanti bertahap akan kami kaji, kami masih dialog terus dengan DPR. Saya juga sudah bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan karena 2022 prioritas masih pendidikan dan kesehatan,” kata Azwar Anas.
Baca juga: Pemerintah Kabupaten/Kota di Gorontalo Diminta Segera Menganggarkan Pemilu 2024
Dia mengatakan, skenario pertama adalah seluruh tenaga honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Namun, hal tersebut dikatakan akan berdampak pada efesiensi anggaran dan semakin beratnya beban negara.
Skenario kedua adalah tenaga honorer diberhentikan seluruhnya. Skenario ketiga adalah tenaga honorer diangkat menjadi ASN berdasarkan skala prioritas.
“Terkait skenario kedua kalau diberhentikan semua tentu akan berat karena banyak honorer yang memberikan pelayanan, bahkan sebagai tulang punggung pelayanan di berbagai daerah. Terkait yang diprioritaskan bukan berarti yang lain tidak prioritas, tapi diselesaikan secara bertahap. Kenapa pendidikan dan kesehatan diutamakan, karena banyak sekolah–sekolah di desa–desa terpencil utamanya di luar Jawa belum memiliki ASN guru, demikian dengan puskesmas di pedesaan,” tambah dia.
Pihaknya juga turut menyinggung soal data jumlah tenaga honorer yang dinilainya tak sesuai dengan data sebelumnya.