Selepas Tragedi, Pemkab Malang Ajukan Rp 580 Miliar untuk Renovasi Stadion Kanjuruhan

MALANG, KOMPAS.com - Bupati Malang M Sanusi menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang telah mengajukan anggaran sekitar Rp 580 miliar kepada pemerintah pusat untuk renovasi Stadion Kanjuruhan.

Angka itu didapatkan setelah tim dari Pemkab melakukan analisis.

"Renovasi stadion yang membiayai itu adalah Presiden (Joko Widodo) dan sudah dijanjikan, tadi saya tanda tangan pengajuannya sekitar Rp 580 miliar, kemudian dari tim dan cipta karya (DPKPCK Kabupaten Malang) yang harus direnovasi sebesar itu," kata Sanusi pada Selasa (11/10/2022) di Rumah Dinas Bupati Malang.

Baca juga: Ada Aksi Saling Lempar Tanggung Jawab, Mahfud: TGIPF Tragedi Kanjuruhan Harus Ungkap Kebenaran

Renovasi direncanakan hanya untuk perbaikan di beberapa bagian stadion. 

Sebab, bila keseluruhan stadion dilakukan renovasi maka kebutuhan biaya mencapai Rp 800 miliar.

"Di beberapa bagian saja, lebih kepada safety, kalau tribun keliling dulu proposal yang saya ajukan Rp 800 miliar, kemarin saya sampaikan juga kepada Pak Presiden," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Rabu (5/10/2022).

Usai berkeliling, Jokowi menyinggung soal pintu stadion yang terkunci saat kejadian dan tangga yang terlalu tajam.

Presiden Jokowi mengatakan pihaknya telah memerintahkan Menteri PUPR untuk mengaudit total kelayakan seluruh stadion di Indonesia. Baik stadion yang digunakan untuk Liga 1, Liga 2 dan Liga 3.

Baca juga: Pemkab Malang Bakal Bangun Monumen Kenang Korban Tragedi Kanjuruhan

"Apakah gerbangnya sesuai dengan standar cukup lebar, apakah gerbangnya standar, manajemen lapangan memegang kendali siapa, semua," kata Jokowi.

Dia ingin dari peristiwa pasca pertandingan Arema FC VS Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan menjadi evaluasi semua pihak agar tidak terulang kembali.

"Dari peristiwa ini harus diperbaiki semua, manajemen pertandingan, manajemen lapangan, manajemen pengelolaan stadion harus audit total, saya tidak ingin peristiwa kanjuruhan terulang lagi," katanya.