SEMARANG, KOMPAS.com - Belum lama ini ramai pemberitaan siswa SMK Negeri 1 Karangjambu, Purbalingga belajar di kios pasar lantaran kekurangan lahan dan terpaksa menginduk pada SMP Satu Atap selama 14 tahun terakhir.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecek dan mendapati sekolah kurang berkonsultasi dengan dinas. Kepala sekolah nekat menambah jumlah rombongan belajar atau kelas melebihi kapasitas yang tersedia.
“Setelah kita cek kemarin, kayaknya karena keinginan di publik itu banyak yang ingin sekolah ke sana (tapi) kapasitasnya kurang, ya kepala sekolahnya agak nekat sehingga menambah kapasitas. Kan enggak boleh,” tegasnya kepada KOMPAS.com.
Baca juga: Sekolah Rusak, Murid SDN 74 Bolang, Enrekang, Belajar di Kolong Rumah
Ganjar menyampaikan hal itu usai menghadiri acara konferensi pers Tour De Borobudur XII di Lapangan Basket Jatidiri, Rabu (28/9/2022).
Diterangkan, para siswa menggunakan kios pasar untuk belajar karena gedung SMP tengah direhabilitasi. Sementara SMKN hanya mendapat dua kelas yang tidak cukup untuk pembelajaran.
“Siswa kami 183. Kelas X tiga kelas, kelas XI dua kelas dan kelas XII satu kelas,” ungkap Kepsek SMKN 1 Karangjambu, Muhammad Mumfasil.
Ganjar mengimbau para kepala sekolah tidak mengambil keputusan serupa tanpa berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jateng.
“Seharusnya dia menunggu sesuai dengan kapasitas yang ada, tapi kemarin kita coba selesaikan,” tegur Ganjar.
Pihaknya menegaskan masalah SMKN 1 Karangjambu menjadi perhatian. Meski begitu, ia meminta tak ada pihak yang menumpangi masalah itu dengan cerita lain.
“Kemarin ada yang pengin itu menjadi viral, ‘kalau nggak saya viralkan lho pak’, malah ada yang ancam saya gitu. Lho kamu viralkan aja, nggak papa wong yang tanggung jawab saya kok,” terangnya.
Ganjar mengatakan kejadian seperti ini juga terjadi di daerah lain. Setelah penerapan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru, banyak ditemukan daerah tak punya sekolah negeri. Salah satunya di Cilongok, Banyumas.
Bahkan tanah kelahiran Ganjar di Tawangmangu, Karanganyar juga diketahui baru memiliki SMA Negeri pada 2022 ini.
“Maka kemarin saat rapar paripurna kita menyampaikan kepada DPRD agar ini juga menjadi perhatian,” ujarnya.
Ganjar juga telah meminta agar dilakukan pendataan daerah tanpa sekolah negeri tingkat SMA atau SMK. Harapannya, ke depan penanganan bisa dilakukan secara komprehensif.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.